Beberapa pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipanggil tim penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hari ini, Selasa (1/10), tim penyidik memanggil 5 orang sebagai saksi dalam perkara yang belum resmi diumumkan tersangkanya ini.
"Pemeriksaan dilakukan Kantor Perwakilan BPKP Kalimantan Timur," kata Tessa kepada wartawan, Selasa siang (1/10).
Kelima saksi yang dipanggil, yakni Sayyid Oemar Husein selaku Staf Sekretariat Dinas Pertambangan dan Mineral/ESDM Pemprov Kaltim, Slamet Hadiraharjo selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara, Suroto selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Syarif Ansyari selaku Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi Pemprov Kaltim, dan Tarticius Kustanto selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.
Pada Kamis (26/9), KPK resmi mengumumkan proses penyidikan dugaan suap IUP di Kaltim. Proses penyidikan ini dimulai pada 19 September 2024. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Namun demikian, KPK belum membeberkan identitas para tersangka dimaksud.
KPK pun telah mencegah ketiga tersangka dimaksud berdasarkan Surat Keputusan nomor 1204/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri dalam perkara baru ini selama 6 bulan ke depan sejak Selasa (24/9). Ketiga orang tersangka yang dicegah, yakni AFI, DDWT, dan ROC.
Dalam pengembangan perkaranya, tim penyidik telah menggelar rumah mantan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak pada Senin (23/9). Dari sana, tim penyidik mengamankan berbagai dokumen pengurusan IUP.
