Berita

Pakar hukum tata negara, Refly Harun/Ist

Politik

Refly Harun Desak Polisi Ungkap Dalang Pembubaran Paksa Diskusi FTA

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 23:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparat kepolisian didorong mengungkap dalang yang memerintahkan massa orang tak dikenal untuk membubarkan acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9). 

Demikian penegasan pakar hukum tata negara, Refly Harun yang dikutip dari wawancara salah satu satu televisi swasta, Minggu (29/9).

Pasalnya, Refly melihat ada kejanggalan dalam aksi penyerangan acara diskusi tersebut.


Refly menganggap tak mungkin sekelompok orang yang sempat menggelar aksi sebelum acara berlangsung itu peduli dengan acara diskusi yang dihadiri tokoh dan aktivis kebangsaan tersebut.

"Apa hubungannya sama mereka?" tanya Refly.

"Maksud saya, tapi sudahlah. Kalau kalau memang mau lebih lanjut diungkap, permasalahkan siapa mastermidnya? Nggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan, bertindak karena mereka nggak suka si A, si B atau si C," kata Refly.

Menurut Refly, kelompok penyerang itu bisa digunakan siapa saja, dan untuk siapa saja.

"Forum itu enggak ada kaitanya dengan hajat hidup mereka," demikian Refly.

Diketahui, awalnya diskusi yang menghadirkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin; mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko; hingga Refly Harun ini diwarnai dengan aksi demonstrasi dari luar gedung pada Sabtu pagi (28/9).

Menjelang siang, sejumlah orang tak dikenal tersebut merangsek masuk ke lokasi acara hingga mencabut spanduk sampai berteriak-teriak. Padahal agenda diskusi belum dimulai.

Sontak, aksi anarkisme ini pun tak terbendung. Mereka berteriak dan mengancam agar acara segera bubar. 

Massa yang diduga bayaran ini merusak backdrop dan banner, hingga layar infocus, kursi, mikrofon, kamera, dan beberapa barang lainnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya