Berita

Pakar hukum tata negara, Refly Harun/Ist

Politik

Refly Harun Desak Polisi Ungkap Dalang Pembubaran Paksa Diskusi FTA

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 23:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparat kepolisian didorong mengungkap dalang yang memerintahkan massa orang tak dikenal untuk membubarkan acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9). 

Demikian penegasan pakar hukum tata negara, Refly Harun yang dikutip dari wawancara salah satu satu televisi swasta, Minggu (29/9).

Pasalnya, Refly melihat ada kejanggalan dalam aksi penyerangan acara diskusi tersebut.


Refly menganggap tak mungkin sekelompok orang yang sempat menggelar aksi sebelum acara berlangsung itu peduli dengan acara diskusi yang dihadiri tokoh dan aktivis kebangsaan tersebut.

"Apa hubungannya sama mereka?" tanya Refly.

"Maksud saya, tapi sudahlah. Kalau kalau memang mau lebih lanjut diungkap, permasalahkan siapa mastermidnya? Nggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan, bertindak karena mereka nggak suka si A, si B atau si C," kata Refly.

Menurut Refly, kelompok penyerang itu bisa digunakan siapa saja, dan untuk siapa saja.

"Forum itu enggak ada kaitanya dengan hajat hidup mereka," demikian Refly.

Diketahui, awalnya diskusi yang menghadirkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin; mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko; hingga Refly Harun ini diwarnai dengan aksi demonstrasi dari luar gedung pada Sabtu pagi (28/9).

Menjelang siang, sejumlah orang tak dikenal tersebut merangsek masuk ke lokasi acara hingga mencabut spanduk sampai berteriak-teriak. Padahal agenda diskusi belum dimulai.

Sontak, aksi anarkisme ini pun tak terbendung. Mereka berteriak dan mengancam agar acara segera bubar. 

Massa yang diduga bayaran ini merusak backdrop dan banner, hingga layar infocus, kursi, mikrofon, kamera, dan beberapa barang lainnya.



Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya