Berita

Kursi delegasi Indonesia terlihat kosong saat PM Israel Benjamin Netanyahu pidato di PBB/Ist

Dunia

Indonesia Walk Out Saat PM Israel Netanyahu Pidato di PBB

SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia bersama sejumlah negara melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (27/9). 

Aksi protes ini menjadi sorotan setelah Kementerian Luar Negeri RI membagikan momen tersebut melalui akun resmi X pada Sabtu (28/9).

Dalam video yang beredar luas, para delegasi dari negara-negara pendukung Palestina terlihat meninggalkan ruang sidang secara serempak ketika Netanyahu dipanggil untuk menyampaikan pidatonya. 


Aksi walk out ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel, yang dianggap telah melakukan tindakan penindasan terhadap rakyat Palestina.

Tak hanya aksi walk out, pidato Netanyahu juga diwarnai cemoohan dari sejumlah delegasi yang hadir. Sorakan bernada ejekan terdengar ketika pemimpin Israel itu berbicara, meskipun pendukung Netanyahu berusaha membalas dengan tepuk tangan. 

Suasana panas di ruang sidang membuat pemimpin sidang harus beberapa kali mengetukkan palu, meminta audiens untuk tetap tenang dan tertib.

Rekaman di media sosial menunjukkan aula yang hampir kosong dan ribuan pengunjuk rasa berbaris di New York mengecam kejahatan pendudukan Israel di Gaza dan Lebanon.

Namun, selama pidatonya, Netanyahu berani membela tentaranya di Lebanon dan Gaza, dengan alasan bahwa pendudukan menoleransi situasi yang tidak dapat ditoleransi ini selama hampir setahun.

Untuk diketahui, Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, telah konsisten mendukung perjuangan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan oleh Israel. 

Sebelum aksi walk out ini, Menlu Retno juga telah menyerukan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dalam pidatonya di acara Summit of the Future pada Senin (23/9) di markas PBB.

Retno menekankan bahwa reformasi DK PBB, arsitektur keuangan global, serta sistem perdagangan multilateral sangat penting untuk menciptakan tata kelola global yang lebih adaptif, responsif, dan efektif.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya