Berita

Kursi delegasi Indonesia terlihat kosong saat PM Israel Benjamin Netanyahu pidato di PBB/Ist

Dunia

Indonesia Walk Out Saat PM Israel Netanyahu Pidato di PBB

SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia bersama sejumlah negara melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (27/9). 

Aksi protes ini menjadi sorotan setelah Kementerian Luar Negeri RI membagikan momen tersebut melalui akun resmi X pada Sabtu (28/9).

Dalam video yang beredar luas, para delegasi dari negara-negara pendukung Palestina terlihat meninggalkan ruang sidang secara serempak ketika Netanyahu dipanggil untuk menyampaikan pidatonya. 


Aksi walk out ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel, yang dianggap telah melakukan tindakan penindasan terhadap rakyat Palestina.

Tak hanya aksi walk out, pidato Netanyahu juga diwarnai cemoohan dari sejumlah delegasi yang hadir. Sorakan bernada ejekan terdengar ketika pemimpin Israel itu berbicara, meskipun pendukung Netanyahu berusaha membalas dengan tepuk tangan. 

Suasana panas di ruang sidang membuat pemimpin sidang harus beberapa kali mengetukkan palu, meminta audiens untuk tetap tenang dan tertib.

Rekaman di media sosial menunjukkan aula yang hampir kosong dan ribuan pengunjuk rasa berbaris di New York mengecam kejahatan pendudukan Israel di Gaza dan Lebanon.

Namun, selama pidatonya, Netanyahu berani membela tentaranya di Lebanon dan Gaza, dengan alasan bahwa pendudukan menoleransi situasi yang tidak dapat ditoleransi ini selama hampir setahun.

Untuk diketahui, Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, telah konsisten mendukung perjuangan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan oleh Israel. 

Sebelum aksi walk out ini, Menlu Retno juga telah menyerukan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dalam pidatonya di acara Summit of the Future pada Senin (23/9) di markas PBB.

Retno menekankan bahwa reformasi DK PBB, arsitektur keuangan global, serta sistem perdagangan multilateral sangat penting untuk menciptakan tata kelola global yang lebih adaptif, responsif, dan efektif.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya