Berita

Kursi delegasi Indonesia terlihat kosong saat PM Israel Benjamin Netanyahu pidato di PBB/Ist

Dunia

Indonesia Walk Out Saat PM Israel Netanyahu Pidato di PBB

SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia bersama sejumlah negara melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (27/9). 

Aksi protes ini menjadi sorotan setelah Kementerian Luar Negeri RI membagikan momen tersebut melalui akun resmi X pada Sabtu (28/9).

Dalam video yang beredar luas, para delegasi dari negara-negara pendukung Palestina terlihat meninggalkan ruang sidang secara serempak ketika Netanyahu dipanggil untuk menyampaikan pidatonya. 


Aksi walk out ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel, yang dianggap telah melakukan tindakan penindasan terhadap rakyat Palestina.

Tak hanya aksi walk out, pidato Netanyahu juga diwarnai cemoohan dari sejumlah delegasi yang hadir. Sorakan bernada ejekan terdengar ketika pemimpin Israel itu berbicara, meskipun pendukung Netanyahu berusaha membalas dengan tepuk tangan. 

Suasana panas di ruang sidang membuat pemimpin sidang harus beberapa kali mengetukkan palu, meminta audiens untuk tetap tenang dan tertib.

Rekaman di media sosial menunjukkan aula yang hampir kosong dan ribuan pengunjuk rasa berbaris di New York mengecam kejahatan pendudukan Israel di Gaza dan Lebanon.

Namun, selama pidatonya, Netanyahu berani membela tentaranya di Lebanon dan Gaza, dengan alasan bahwa pendudukan menoleransi situasi yang tidak dapat ditoleransi ini selama hampir setahun.

Untuk diketahui, Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, telah konsisten mendukung perjuangan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan oleh Israel. 

Sebelum aksi walk out ini, Menlu Retno juga telah menyerukan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dalam pidatonya di acara Summit of the Future pada Senin (23/9) di markas PBB.

Retno menekankan bahwa reformasi DK PBB, arsitektur keuangan global, serta sistem perdagangan multilateral sangat penting untuk menciptakan tata kelola global yang lebih adaptif, responsif, dan efektif.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya