Berita

Hendri Satrio/RMOL

Politik

Hensat: IKN Tidak Mungkin Mangkrak, Setidaknya Bisa Jadi Destinasi Wisata

SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 08:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mestinya harus terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. 

Proyek IKN sudah masuk sebagai produk undang-undang sehingga tidak mungkin bila pembangunannya tak berlanjut.

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) memiliki harapan agar IKN bisa diselesaikan. 


"Saya sih inginnya IKN jadi ya, seenggaknya sekadar jadi destinasi wisata juga enggak apa-apa. Asal realistis saja kapan waktunya proyek itu jadi," katanya kepada wartawan, Sabtu (28/9). 

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, proyek IKN sudah memakan anggaran yang cukup besar. 

Menurutnya, proyek IKN ini juga akan menentukan posisi pemerintah baik secara nasional mau pun di dunia internasional.

"Itu kan uangnya sudah tertelan sekitar Rp 460 triliun, kalau berhenti proyeknya nanti konsekuensinya ke Indonesia bagaimana? Ke dunia internasional juga bagaimana? Kalau mangkrak kan ujungnya kita yang rugi," ujarnya.

Di sisi lain, Hensat mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menganggap dirinya adalah eksekutor dari rencana pemindahan ibu kota yang sudah digagas sejak era Presiden Soekarno mau pun Presiden Soeharto.

Hensat menilai, sampai saat ini Jokowi sebenarnya belum benar-benar memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Ia menganggap, Jokowi saat ini baru sampai tahap membangun beberapa bangunan saja di sana.

"Jokowi itu belum eksekusi pemindahan ibu kota, dia baru sampai tahap bangun-bangunan saja di sana, orang-orangnya saja belum pindah, itu beda juga," kata Hensat.

Melihat hal tersebut, Hensat pun mewajarkan jika terdapat masyarakat yang tak merasa terlibat dalam keputusan pemindahan ibukota ini.

Selain karena belum benar-benar pindah, Hensat mengatakan, Jokowi tak pernah menjanjikan pemindahan ibu kota kepada masyarakat pada saat kampanye Pilpres 2019.

"Jadi wajar juga kalau rakyat menilai Jokowi memutuskan sendiri soal IKN itu, sebab terbukti saat Jokowi dilantik pada 2018 tak ada janji kampanye kepada rakyat soal memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya