Sekolah Swasta Gratis Masih Butuh KJP Plus

Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru 2025-2026. 

Anggota DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengingatkan Pemprov DKI agar tidak menghapus bantuan sosial penunjang lainnya jika program sekolah swasta gratis diterapkan.

Salah satunya adalah mempertahankan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang sebagian besar telah diterima peserta didik di sekolah negeri.

“Bantuan sosial itu masih dibutuhkan, kalau sekolah gratis, maka yang menyangkut tentang sekolah harus dibantu juga,” kata Bun Joi dikutip dari laman resmi   DPRD DKI Jakarta, Sabtu (28/9).

Menurut dia, bantuan dana yang diterima para peserta didik dari KJP sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan sekolah. Seperti untuk memenuhi biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.

“KJP tetap diperlukan, karena banyak orang yang tidak mampu. KJP bukan hanya untuk bayar sekolah, tetapi untuk menunjang kebutuhan sekolah, transportasi dan lainnya,” kata Bun Joi.

Ia khawatir, tujuan utama program sekolah swasta gratis yakni tak ada lagi anak putus sekolah di Jakarta tidak bisa tercapai. Sebab masih ada beban untuk biaya transportasi dan membeli perlengkapan penunjang sekolah.

“Kalau masih ada biaya yang perlu dikeluarkan dan mereka tak mampu, tetap saja akan ada yang putus sekolah,” ungkap Bun Joi.