Berita

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji/RMOL

Politik

Rapat Tak Dilanjutkan, Laporan Kemenag hingga Garuda Diberikan Secara Tertulis

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 13:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji terpaksa tak bisa dilanjutkan.

Hal itu lantaran Menag Yaqut Cholil Qoumas absen dalam rapat kali ini, dan mayoritas fraksi di Komisi VIII DPR RI mengecam mantan Ketua GP Ansor itu sambil mendesak penundaan rapat. 

Rapat tersebut sedianya akan membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M; Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M: dan Isu-isu aktual.


Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, menyampaikan bahwa absennya Menag Yaqut menjadi penyebab utama penundaan rapat. Meski demikian, laporan dari Kemenag, Kemenhub, Kemenkes, PT Garuda Indonesia, dan BPKH tetap diterima secara tertulis oleh Komisi VIII.

"Kita tidak bisa melanjutkan maka bahannya itu disampaikan secara tertulis ke komisi VIII secara simbolis, jadi laporan disampaikan secara tertulis," ujar Ashabul Kahfi di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (27/9). 

Ashabul menegaskan bahwa semua laporan telah diterima oleh Komisi VIII, dan akan dievaluasi secara mendalam dalam rapat lanjutan di periode DPR RI mendatang. 

“Mudah-mudahan kita masih ketemu, di tempat yang sama di waktu yang berbeda, saya kira itu. Sebelum saya tutup rapat setuju ya teman teman menerima laporannya ya?” ujarnya lalu dijawab kata setuju oleh seluruh peserta rapat.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya