Berita

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji/RMOL

Politik

Rapat Tak Dilanjutkan, Laporan Kemenag hingga Garuda Diberikan Secara Tertulis

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 13:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji terpaksa tak bisa dilanjutkan.

Hal itu lantaran Menag Yaqut Cholil Qoumas absen dalam rapat kali ini, dan mayoritas fraksi di Komisi VIII DPR RI mengecam mantan Ketua GP Ansor itu sambil mendesak penundaan rapat. 

Rapat tersebut sedianya akan membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M; Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M: dan Isu-isu aktual.


Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, menyampaikan bahwa absennya Menag Yaqut menjadi penyebab utama penundaan rapat. Meski demikian, laporan dari Kemenag, Kemenhub, Kemenkes, PT Garuda Indonesia, dan BPKH tetap diterima secara tertulis oleh Komisi VIII.

"Kita tidak bisa melanjutkan maka bahannya itu disampaikan secara tertulis ke komisi VIII secara simbolis, jadi laporan disampaikan secara tertulis," ujar Ashabul Kahfi di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (27/9). 

Ashabul menegaskan bahwa semua laporan telah diterima oleh Komisi VIII, dan akan dievaluasi secara mendalam dalam rapat lanjutan di periode DPR RI mendatang. 

“Mudah-mudahan kita masih ketemu, di tempat yang sama di waktu yang berbeda, saya kira itu. Sebelum saya tutup rapat setuju ya teman teman menerima laporannya ya?” ujarnya lalu dijawab kata setuju oleh seluruh peserta rapat.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya