Berita

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi/RMOL

Politik

Budi Arie Tancap Gas Antisipasi Kebocoran 6 Juta Data NPWP

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 12:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta antisipasi kebocoran data 6 juta NPWP. Hal itu agar tidak terulang kembali ke depannya.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menuturkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu sejak pertengahan September.

"Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan peraturan perundangan, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," ucap Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Kamis (26/9).


Jokowi memerintahkan anak buahnya yakni Kemenkeu, Kominfo dan BSSN untuk melakukan mitigasi terkait dengan kebocoran 6 juta data NPWP yang diduga di dalamnya ada data sejumlah elite dan pejabat tinggi.

Bahkan termasuk data Jokowi pun ada di dalam kebocoran tersebut.
 
Budi Arie menegaskan saat ini proses klarifikasi masih terus dilakukan dan dilakukan proses mitigasi kebocoran 6 juta data NPWP itu berkolaborasi dengan instansi terkait.

"Di saat bersamaan, upaya mitigasi dan tindak lanjut terus dijalankan bersama dengan BSSN dan Kepolisian RI," tutupnya.

Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forum. NPWP milik tokoh-tokoh penting teridentifikasi dalam data tersebut.

Adapun, dugaan kebocoran data ini disampaikan langsung oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam postingan di sosial media X pribadinya @secgron pada Rabu (18/9).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya