Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Cuma Bangun Gedung, Jokowi Belum Pindahkan Ibu Kota ke IKN

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 09:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan dirinya adalah eksekutor rencana pemindahan ibukota yang sudah digagas sejak zaman Presiden Soekarno dan Soeharto, menjadi sorotan.

Dikatakan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, sampai saat ini Jokowi belum benar-benar mengeksekusi pemindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara. 

Bagi pria yang karib disapa Hensat itu, hingga kini Jokowi hanya sekedar membangun bangunan seperti istana saja di calon ibukota.


"Jokowi belum eksekusi pemindahan ibukota, dia baru sampai tahap bangun bangunan saja di sana, orang-orangnya belum pindah," kata Hensat kepada wartawan, Jumat (26/9). 

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga mewajarkan jika rakyat melihat Jokowi seperti memutuskan sendiri soal rencana pemindahan ibukota tersebut.

Hal ini, kata Hensat, terbukti dari janji kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin di 2019 yang tak memasukkan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. 

"Wajar juga kalau rakyat menilai Jokowi memutuskan sendiri soal IKN itu, sebab terbukti saat Jokowi dilantik pada 2019 tak ada janji kampanye kepada rakyat soal memindahkan ibukota ke Penajam Paser Utara," kata Hensat.

Hensat pun menyoroti terkait pernyataan Jokowi soal Istana Negara yang saat ini ditempati olehnya sebagai kantor disebut sebagai peninggalan karya kolonial Belanda.

Ia menilai, meski peninggalan era kolonial, seharusnya Jokowi juga menghormati nilai-nilai sejarah yang ada dalam bangunan tersebut.

"Enggak gitu lah, banyak bangunan yang dibangun oleh kolonial dan ditempati sekarang itu juga sejarahnya direbut oleh pahlawan-pahlawan kita," kata Hensat.

"Kalau dia berkata seperti itu terkait istana yang merupakan peninggalan kolonial, mungkin saat ini ia sedang sedih dan menghibur diri karena sebentar lagi ia akan meninggalkan istana yang dibangun oleh kolonial tersebut," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya