Berita

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam/Ist

Politik

PILKADA SUBANG

Isu Poligami dan Narkoba Bisa Rontokan Elektabilitas Kandidat

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024 | 19:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tiga pasangan calon bupati-wakil bupati yang bertarung di Pilkada Subang 2024 diminta mewaspadai isu poligami dan narkoba yang berpeluang besar merontokkan elektabilitas mereka.

"Jangan anggap sepele dua isu tersebut, karena sangat potensial menggerus bahkan merontokkan elektabilitas," kata Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/9).

Menurut Arman, dari data survei yang pernah dilakukannya selama ini, hampir di seluruh wilayah, mayoritas publik mengaku tak ingin dipimpin oleh bupati, walikota atau gubernur yang poligami dan terlibat narkoba.


Namun demikian, kata Arman, di sejumlah daerah ada juga calon bupati poligami yang tetap terpilih sebagai pemenang. Termasuk, yang terlibat kasus korupsi. 

"Bahkan ada yang sudah dua bulan ditahan KPK masih terpilih," kata Arman.

Di sisi lain, Arman mengaku tidak tahu menahu apakah tiga pasangan calon bupati-wakil bupati yang bertarung di Pilkada Subang ada yang terlibat dengan poligami maupun narkoba.

"Saya hanya ingin mengingatkan berdasarkan data, bahwa dua isu itu jangan dianggap sepele, jika sampai mayoritas publik tahu," kata Arman.

Tiga paslon yang berlaga di Pilkada Subang adalah Asep Rochman Dimyati-Lina Marliana yang diusung Nasdem, PKB, dan PPP dengan total dukungan suara mencapai 252.893. 

Kedua, Ruhimat-Aceng Kudus yang didukung oleh koalisi Gerindra, PAN, Demokrat, dan Partai Buruh dengan total suara 250.953. 

Ketiga, Reynaldy Putra-Agus Masykur Rosyadi diusung oleh Golkar, PDIP, dan PKS dengan total suara sebanyak 389.548.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya