Pembebasan Pilot Susi Air Jadi Momentum Evaluasi Keamanan Papua

Pembebasan Pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), memberi harapan dalam penyelesaian konflik di Papua. 

Proses pembebasan yang berlangsung tanpa kekerasan ini memperlihatkan bahwa pendekatan dialog dan persuasif mampu menjadi solusi efektif dalam mengurangi ketegangan di Papua.

Peaceful Papua Initiative dari SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi menilai, pembebasan Mehrtens melalui pendekatan persuasif merupakan bukti atau evidence bahwa dialog merupakan pendekatan yang efektif dan konstruktif. 

“Keberhasilan tersebut juga merupakan momentum untuk mengevaluasi pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua dan terbukti sejauh ini gagal,” kata Fanani dalam keterangannya, Kamis (26/9). 

Fanani berpandangan bahwa pendekatan dialogis dan persuasif sangat selaras dengan budaya Indonesia yang kaya akan nilai gotong royong dan musyawarah. 

Menurutnya, pendekatan semacam ini harus menjadi arus utama dalam penyelesaian konflik, tidak hanya di Papua tetapi juga di daerah lain di Indonesia.

“Pengarusutamaan pendekatan persuasif sejalan dengan paradigma keamanan manusia (human security) dan dapat menjadi upaya transformatif dalam menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Papua,” ujar peneliti jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Ditegaskan Fanani, keberlanjutan transformasi ke arah perwujudukan rasa aman dan damai memerlukan komitmen dan kehendak politik dari para pihak untuk membangun kepercayaan kuat satu sama lain.

Oleh sebab itu, pembebasan Mehrtens seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mengaktifkan dan mengefektifkan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua. 

“Pemerintah seharusnya segera membentuk utusan khusus (special envoy) ke Papua dengan misi utama untuk penyelesaian konflik secara damai dan mewujudkan Papua damai," kata Fanani. 

"Utusan ini haruslah individu yang dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat Papua, agar komunikasi yang terjalin tidak terkesan politis dan formalistis belaka,” tutupnya.