Berita

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi/Net

Politik

Kepala Bapanas Tak Peduli Nasib Petani, Harus Dievaluasi

RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 21:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dinilai tidak berpihak dengan nasib petani, sudah sepantasnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dievaluasi.

Demikian penegasan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/9).

"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp15 ribu per kilogram," kata Henry. 


Henry mengatakan, SPI sudah berkali-kali mengkritik kebijakan Bapanas tapi tidak pernah ada perubahan sama sekali.

"Saya kira Kepala Bapanas memang harus diganti. Dia harus bertanggung jawab," kata Henry.

Henry berharap pemerintahan Prabowo Subianto memilih figur yang anti neoliberalisme untuk memimpin Bapanas.  Sosok yang benar-benar paham sektor pertanian dan berpihak kepada petani. 

Menurut Henry, tata kelola perberasan nasional sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi. Bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kapitalis bermodal besar.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Ketum Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan, mahalnya beras di Indonesia karena panjangnya rantai pasok. 

Belum lagi sulitnya petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga benih unggulan.

"Petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata mantan Direktur Utama Perum Bulog itu.





Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya