Berita

Ilustrasi BUMN

Bisnis

Kemenkeu Ungkap Kontribusi BUMN Dongkrak PNBP hingga Agustus 2024

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 17:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan andil besar pada pendapatan negara. Peranan BUMN tercermin dalam kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Agustus 2024 yang mencapai Rp 383,8 triliun atau 78 persen dari target APBN 2024, meningkat dari Juli 2024 sebesar Rp 338 triliun. 

"Capaian ini utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satker BLU (Badan Layanan Umum)," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono atau Tommy.

Tommy merinci capaian PNBP sebesar Rp 383,8 triliun berasal dari SDA migas sebesar Rp 73,1 triliun, SDA nonmigas sebesar Rp 78,4 triliun, BLU sebesar Rp 64,2 triliun, dan PNBP lainnya sebesar Rp 97,9 triliun. Yang menarik, kata dia, pendapatan negara yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) juga meningkat hingga Rp 70,3 triliun. 


"Realisasi pertumbuhan KND sebesar 7,4 persen, kontributor utamanya berasal dari pembayaran dividen bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023," ucap Tommy saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9). 

Sementara itu, lanjut Tommy, penerimaan pajak hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp 665,52 triliun atau 62,58 persen, PPN dan PPnBM sebesar Rp 470,81 triliun atau 58,03 persen, PBB dan pajak lainnya Rp 15,76 triliun, serta PPh migas sebesar Rp 44,45 triliun.

Tommy menjelaskan penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sedangkan penerimaan bruto PBB dan pajak lainnya tumbuh karena kecepatan pemindahbukuan PBB migas.

"Memang terdapat penerimaan bruto kelompok pajak yang mengalami kontraksi, PPH nonmigas terkontraksi (2,46 persen) akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitasnya pada 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPH Migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi," kata Tommy.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya