Berita

Ilustrasi BUMN

Bisnis

Kemenkeu Ungkap Kontribusi BUMN Dongkrak PNBP hingga Agustus 2024

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 17:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan andil besar pada pendapatan negara. Peranan BUMN tercermin dalam kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Agustus 2024 yang mencapai Rp 383,8 triliun atau 78 persen dari target APBN 2024, meningkat dari Juli 2024 sebesar Rp 338 triliun. 

"Capaian ini utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satker BLU (Badan Layanan Umum)," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono atau Tommy.

Tommy merinci capaian PNBP sebesar Rp 383,8 triliun berasal dari SDA migas sebesar Rp 73,1 triliun, SDA nonmigas sebesar Rp 78,4 triliun, BLU sebesar Rp 64,2 triliun, dan PNBP lainnya sebesar Rp 97,9 triliun. Yang menarik, kata dia, pendapatan negara yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) juga meningkat hingga Rp 70,3 triliun. 


"Realisasi pertumbuhan KND sebesar 7,4 persen, kontributor utamanya berasal dari pembayaran dividen bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023," ucap Tommy saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9). 

Sementara itu, lanjut Tommy, penerimaan pajak hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp 665,52 triliun atau 62,58 persen, PPN dan PPnBM sebesar Rp 470,81 triliun atau 58,03 persen, PBB dan pajak lainnya Rp 15,76 triliun, serta PPh migas sebesar Rp 44,45 triliun.

Tommy menjelaskan penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sedangkan penerimaan bruto PBB dan pajak lainnya tumbuh karena kecepatan pemindahbukuan PBB migas.

"Memang terdapat penerimaan bruto kelompok pajak yang mengalami kontraksi, PPH nonmigas terkontraksi (2,46 persen) akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitasnya pada 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPH Migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi," kata Tommy.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya