Berita

Ilustrasi BUMN

Bisnis

Kemenkeu Ungkap Kontribusi BUMN Dongkrak PNBP hingga Agustus 2024

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 17:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan andil besar pada pendapatan negara. Peranan BUMN tercermin dalam kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Agustus 2024 yang mencapai Rp 383,8 triliun atau 78 persen dari target APBN 2024, meningkat dari Juli 2024 sebesar Rp 338 triliun. 

"Capaian ini utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satker BLU (Badan Layanan Umum)," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono atau Tommy.

Tommy merinci capaian PNBP sebesar Rp 383,8 triliun berasal dari SDA migas sebesar Rp 73,1 triliun, SDA nonmigas sebesar Rp 78,4 triliun, BLU sebesar Rp 64,2 triliun, dan PNBP lainnya sebesar Rp 97,9 triliun. Yang menarik, kata dia, pendapatan negara yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) juga meningkat hingga Rp 70,3 triliun. 


"Realisasi pertumbuhan KND sebesar 7,4 persen, kontributor utamanya berasal dari pembayaran dividen bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023," ucap Tommy saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9). 

Sementara itu, lanjut Tommy, penerimaan pajak hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp 665,52 triliun atau 62,58 persen, PPN dan PPnBM sebesar Rp 470,81 triliun atau 58,03 persen, PBB dan pajak lainnya Rp 15,76 triliun, serta PPh migas sebesar Rp 44,45 triliun.

Tommy menjelaskan penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sedangkan penerimaan bruto PBB dan pajak lainnya tumbuh karena kecepatan pemindahbukuan PBB migas.

"Memang terdapat penerimaan bruto kelompok pajak yang mengalami kontraksi, PPH nonmigas terkontraksi (2,46 persen) akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitasnya pada 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPH Migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi," kata Tommy.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

UPDATE

Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Sebaiknya Diadili di Pengadilan Sipil

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:05

Tiga Kecelakaan di Tol Jateng Tewaskan Delapan Orang

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:01

Kejahatan Perang Trump

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:36

Hadiri Jakarta Bedug Festival, Pramono Tekankan Kebersamaan Sambut Idulfitri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:14

Kenapa Pemimpin Iran Mudah Sekali Diserang Israel-AS

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:07

Bamsoet Apresiasi Kesigapan TNI dan Polri Tangani Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:23

Hukum Militer, Lex Specialis, dan Ujian Akuntabilitas dari Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:04

Korlantas Gagal Tangani Arus Mudik

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:00

Dokter Tifa Ngaku Dikuatkan Roy Suryo yang Masih Waras

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:29

Air Keras dari Orang Dalam

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:11

Selengkapnya