Berita

Ilustrasi BUMN

Bisnis

Kemenkeu Ungkap Kontribusi BUMN Dongkrak PNBP hingga Agustus 2024

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 17:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan andil besar pada pendapatan negara. Peranan BUMN tercermin dalam kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Agustus 2024 yang mencapai Rp 383,8 triliun atau 78 persen dari target APBN 2024, meningkat dari Juli 2024 sebesar Rp 338 triliun. 

"Capaian ini utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satker BLU (Badan Layanan Umum)," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono atau Tommy.

Tommy merinci capaian PNBP sebesar Rp 383,8 triliun berasal dari SDA migas sebesar Rp 73,1 triliun, SDA nonmigas sebesar Rp 78,4 triliun, BLU sebesar Rp 64,2 triliun, dan PNBP lainnya sebesar Rp 97,9 triliun. Yang menarik, kata dia, pendapatan negara yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) juga meningkat hingga Rp 70,3 triliun. 


"Realisasi pertumbuhan KND sebesar 7,4 persen, kontributor utamanya berasal dari pembayaran dividen bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023," ucap Tommy saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9). 

Sementara itu, lanjut Tommy, penerimaan pajak hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp 665,52 triliun atau 62,58 persen, PPN dan PPnBM sebesar Rp 470,81 triliun atau 58,03 persen, PBB dan pajak lainnya Rp 15,76 triliun, serta PPh migas sebesar Rp 44,45 triliun.

Tommy menjelaskan penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sedangkan penerimaan bruto PBB dan pajak lainnya tumbuh karena kecepatan pemindahbukuan PBB migas.

"Memang terdapat penerimaan bruto kelompok pajak yang mengalami kontraksi, PPH nonmigas terkontraksi (2,46 persen) akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitasnya pada 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPH Migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi," kata Tommy.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya