Berita

Ilustrasi Nelayan tradisional/Ist

Bisnis

Kesejahteraan Nelayan Minim, Kebijakan KKP Harus Dievaluasi

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 13:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pengelolaan perikanan seharusnya meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Namun kenyataannya masih banyak nelayan yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi.

Menyikapi fenomena ini, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, Professor Yonvitner, mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kelautan dan perikanan.

Hal ini disampaikan Prof. Yon akrab disapa, dalam diskusi publik soal evaluasi kebijakan Jokowi bertajuk “Satu Dekade Memunggungi Lautan,” yang disiarkan secara daring, Selasa (24/9).


Prof Yon menuturkan, tujuan pengelolaan perikanan lainnya adalah untuk meningkatkan  penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.

Selanjutnya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, juga meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.

"Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara optimal, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan," jelasnya.

Meskipun produksi perikanan menunjukkan tren peningkatan, nasib nelayan masih jauh dari sejahtera. Begitupun dengan pendapatan domestik bruto juga masih rendah.

Untuk mencapai kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan, diperlukan perlindungan terhadap ekosistem laut dan pengurangan dampak negatif aktivitas manusia.

Prof. Yon mengusulkan beberapa langkah ke depan, termasuk penguatan big data perikanan, pelibatan stakeholder, dan evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan perikanan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam menopang ekonomi biru, pemerintah mengeluarkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Ternyata kebijakan ini juga belum menjawab untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sebaliknya, kebijakan ini justru dinilai belum berpihak pada nelayan dan membuat sulit perizinan.

"Kebijakan pembangunan harusnya dibuat untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan," pungkasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Bahaya Framing, Publik Jangan Mudah Diadu Domba di Kasus Andrie Yunus

Selasa, 24 Maret 2026 | 19:36

Memahami Trust: Energi yang Hilang

Selasa, 24 Maret 2026 | 19:22

Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan WFA Jelang Puncak Arus Balik Mudik

Selasa, 24 Maret 2026 | 19:19

Penjualan Tiket KA Jarak Jauh Tembus 101 Persen Saat Libur Lebaran

Selasa, 24 Maret 2026 | 18:45

Polri: Arus Balik Mudik ke Jakarta Meningkat hingga 73 Persen

Selasa, 24 Maret 2026 | 18:29

Badko HMI Jabar Diteror Usai Bahas Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus

Selasa, 24 Maret 2026 | 17:51

Hari ke-12 Operasi Ketupat: Jumlah Kecelakaan 198, Meninggal 18

Selasa, 24 Maret 2026 | 17:01

Mengapa Harga iPhone 15 Tiba-Tiba Melambung Naik Jutaan Rupiah?

Selasa, 24 Maret 2026 | 16:46

Kembali ke KPK, Yaqut: Alhamdulillah Bisa Sungkem

Selasa, 24 Maret 2026 | 16:28

Apa Itu Post Holiday Syndrome Usai Lebaran 2026? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Selasa, 24 Maret 2026 | 16:18

Selengkapnya