Berita

Ilustrasi Nelayan tradisional/Ist

Bisnis

Kesejahteraan Nelayan Minim, Kebijakan KKP Harus Dievaluasi

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 13:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pengelolaan perikanan seharusnya meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Namun kenyataannya masih banyak nelayan yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi.

Menyikapi fenomena ini, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, Professor Yonvitner, mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kelautan dan perikanan.

Hal ini disampaikan Prof. Yon akrab disapa, dalam diskusi publik soal evaluasi kebijakan Jokowi bertajuk “Satu Dekade Memunggungi Lautan,” yang disiarkan secara daring, Selasa (24/9).

Prof Yon menuturkan, tujuan pengelolaan perikanan lainnya adalah untuk meningkatkan  penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.

Selanjutnya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, juga meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.

"Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara optimal, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan," jelasnya.

Meskipun produksi perikanan menunjukkan tren peningkatan, nasib nelayan masih jauh dari sejahtera. Begitupun dengan pendapatan domestik bruto juga masih rendah.

Untuk mencapai kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan, diperlukan perlindungan terhadap ekosistem laut dan pengurangan dampak negatif aktivitas manusia.

Prof. Yon mengusulkan beberapa langkah ke depan, termasuk penguatan big data perikanan, pelibatan stakeholder, dan evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan perikanan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam menopang ekonomi biru, pemerintah mengeluarkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Ternyata kebijakan ini juga belum menjawab untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sebaliknya, kebijakan ini justru dinilai belum berpihak pada nelayan dan membuat sulit perizinan.

"Kebijakan pembangunan harusnya dibuat untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan," pungkasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya