Berita

Ilustrasi Nelayan tradisional/Ist

Bisnis

Kesejahteraan Nelayan Minim, Kebijakan KKP Harus Dievaluasi

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 13:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pengelolaan perikanan seharusnya meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Namun kenyataannya masih banyak nelayan yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi.

Menyikapi fenomena ini, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, Professor Yonvitner, mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kelautan dan perikanan.

Hal ini disampaikan Prof. Yon akrab disapa, dalam diskusi publik soal evaluasi kebijakan Jokowi bertajuk “Satu Dekade Memunggungi Lautan,” yang disiarkan secara daring, Selasa (24/9).

Prof Yon menuturkan, tujuan pengelolaan perikanan lainnya adalah untuk meningkatkan  penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.

Selanjutnya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, juga meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.

"Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara optimal, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan," jelasnya.

Meskipun produksi perikanan menunjukkan tren peningkatan, nasib nelayan masih jauh dari sejahtera. Begitupun dengan pendapatan domestik bruto juga masih rendah.

Untuk mencapai kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan, diperlukan perlindungan terhadap ekosistem laut dan pengurangan dampak negatif aktivitas manusia.

Prof. Yon mengusulkan beberapa langkah ke depan, termasuk penguatan big data perikanan, pelibatan stakeholder, dan evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan perikanan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam menopang ekonomi biru, pemerintah mengeluarkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Ternyata kebijakan ini juga belum menjawab untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sebaliknya, kebijakan ini justru dinilai belum berpihak pada nelayan dan membuat sulit perizinan.

"Kebijakan pembangunan harusnya dibuat untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan," pungkasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya