Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 pada Senin (23/9)/Ist

Bisnis

Rakornas P2DD 2024 Bahas Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 14:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam rangka mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 pada Senin (23/9). 

Acara ini menghadirkan pimpinan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas P2DD serta seluruh Kepala Daerah sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” Rakornas P2DD membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi di tingkat pemerintahan daerah.


Hadir dalam Rakornas 2024 antara lain yaitu Menko Perekonomian yang juga Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, serta para gubernur dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam sambutannya menguraikan tiga strategi utama untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah. Pertama, inovasi dan akseptasi digital dengan fokus pada pengembangan pembayaran digital oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan perlindungan konsumen, dan peningkatan literasi digital. 

Kedua, penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang modern dan terintegrasi sesuai standar internasional. Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat perbankan daerah, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pengelola kas daerah.

Dalam kesempatan ini Perry juga menyoroti bahwa Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah menjadi panduan dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. 

“Melalui sinergi dengan program pemerintah, berbagai inisiatif seperti pembayaran pajak melalui QRIS dan program bantuan sosial nontunai berhasil mendorong akselerasi digitalisasi,” kata Perry.

Percepatan digitalisasi daerah diklaim telah menunjukkan hasil yang signifikan, terbukti dari peningkatan jumlah pemerintah daerah yang masuk dalam kategori "Digital". 

Hingga semester I 2024, sebanyak 480 pemerintah daerah telah memanfaatkan sistem pembayaran digital, meningkat dari 449 daerah pada semester II 2023. Angka ini juga melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2024 sebesar 85 persen.

Pada kesempatan ini, penghargaan Championship TP2DD 2024 juga diberikan kepada pemerintah daerah terbaik yang berhasil mendorong digitalisasi di wilayah masing-masing, mencakup provinsi, kota, dan kabupaten terbaik di berbagai wilayah di Indonesia, serta TP2DD Rookie of The Year berdasarkan hasil asesmen kinerja TP2DD tahun 2023.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya