Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 pada Senin (23/9)/Ist

Bisnis

Rakornas P2DD 2024 Bahas Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 14:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam rangka mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 pada Senin (23/9). 

Acara ini menghadirkan pimpinan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas P2DD serta seluruh Kepala Daerah sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” Rakornas P2DD membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi di tingkat pemerintahan daerah.


Hadir dalam Rakornas 2024 antara lain yaitu Menko Perekonomian yang juga Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, serta para gubernur dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam sambutannya menguraikan tiga strategi utama untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah. Pertama, inovasi dan akseptasi digital dengan fokus pada pengembangan pembayaran digital oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan perlindungan konsumen, dan peningkatan literasi digital. 

Kedua, penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang modern dan terintegrasi sesuai standar internasional. Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat perbankan daerah, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pengelola kas daerah.

Dalam kesempatan ini Perry juga menyoroti bahwa Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah menjadi panduan dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. 

“Melalui sinergi dengan program pemerintah, berbagai inisiatif seperti pembayaran pajak melalui QRIS dan program bantuan sosial nontunai berhasil mendorong akselerasi digitalisasi,” kata Perry.

Percepatan digitalisasi daerah diklaim telah menunjukkan hasil yang signifikan, terbukti dari peningkatan jumlah pemerintah daerah yang masuk dalam kategori "Digital". 

Hingga semester I 2024, sebanyak 480 pemerintah daerah telah memanfaatkan sistem pembayaran digital, meningkat dari 449 daerah pada semester II 2023. Angka ini juga melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2024 sebesar 85 persen.

Pada kesempatan ini, penghargaan Championship TP2DD 2024 juga diberikan kepada pemerintah daerah terbaik yang berhasil mendorong digitalisasi di wilayah masing-masing, mencakup provinsi, kota, dan kabupaten terbaik di berbagai wilayah di Indonesia, serta TP2DD Rookie of The Year berdasarkan hasil asesmen kinerja TP2DD tahun 2023.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya