Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 pada Senin (23/9)/Ist

Bisnis

Rakornas P2DD 2024 Bahas Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 14:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam rangka mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 pada Senin (23/9). 

Acara ini menghadirkan pimpinan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas P2DD serta seluruh Kepala Daerah sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” Rakornas P2DD membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi di tingkat pemerintahan daerah.


Hadir dalam Rakornas 2024 antara lain yaitu Menko Perekonomian yang juga Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, serta para gubernur dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam sambutannya menguraikan tiga strategi utama untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah. Pertama, inovasi dan akseptasi digital dengan fokus pada pengembangan pembayaran digital oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan perlindungan konsumen, dan peningkatan literasi digital. 

Kedua, penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang modern dan terintegrasi sesuai standar internasional. Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat perbankan daerah, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pengelola kas daerah.

Dalam kesempatan ini Perry juga menyoroti bahwa Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah menjadi panduan dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. 

“Melalui sinergi dengan program pemerintah, berbagai inisiatif seperti pembayaran pajak melalui QRIS dan program bantuan sosial nontunai berhasil mendorong akselerasi digitalisasi,” kata Perry.

Percepatan digitalisasi daerah diklaim telah menunjukkan hasil yang signifikan, terbukti dari peningkatan jumlah pemerintah daerah yang masuk dalam kategori "Digital". 

Hingga semester I 2024, sebanyak 480 pemerintah daerah telah memanfaatkan sistem pembayaran digital, meningkat dari 449 daerah pada semester II 2023. Angka ini juga melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2024 sebesar 85 persen.

Pada kesempatan ini, penghargaan Championship TP2DD 2024 juga diberikan kepada pemerintah daerah terbaik yang berhasil mendorong digitalisasi di wilayah masing-masing, mencakup provinsi, kota, dan kabupaten terbaik di berbagai wilayah di Indonesia, serta TP2DD Rookie of The Year berdasarkan hasil asesmen kinerja TP2DD tahun 2023.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya