Berita

Immanuel Ebenezer dan Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Mania: Ekspor Pasir Laut Artinya Menjual Tanah Air

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 11:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebijakan Presiden Joko Widodo mengekspor pasir laut ternyata tidak hanya ditolak lawan politik, melainkan dari para pendukungnya sendiri.

Salah satu pihak yang menentang ekspor pasir laut adalah Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel. Sosok yang terkenal sebagai garda terdepan pembela Jokowi ini juga tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Menurut Noel, ekspor pasir laut sama saja menjual Tanah Air Indonesia.


"Hentikan ekspor pasir. Kalau menyewakan dianggap melanggar kedaulatan, apalagi kalau diekspor sama sama menjual Tanah Air," tegas Noel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/9).

Oleh karena itu, Noel meminta pemerintah membatalkan PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Ia lantas mengungkit kebijakan ekspor pasir terdahulu yang berujung pada sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di timur laut Kalimantan bersama Malaysia.

Dijelaskan Noel, luas Sipadan-Ligitan 17,8 hektare. Sedangkan konsesi yang diberikan melalui PP 26/2023 seluas 131.157 hektare.

"Ini artinya 7.368 kali pulau Sipadan-Ligitan. Lebih dari tujuh ribu kali. Omong kosong kalau disebut hanya sedimentasi, itu hanya teori. Pengalaman dalam Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sudah membuktikan," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya