Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Ist

Politik

Kabinet Prabowo Harus Bersih dari Koruptor!

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 08:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri-menteri yang akan masuk dalam kabinet lima tahun mendatang.

Namun dalam menentukan menteri, Prabowo tidak cukup hanya mempertimbangkan kapabilitas dan profesionalitas semata. 

Akan tetapi aspek integritas juga harus menjadi pertimbangan dalam menunjuk menteri. Calon menteri harus mempunyai integritas yang baik. 


“Mereka bukan mantan koruptor dan bukan pula orang yang sedang tersandung kasus korupsi,” kata Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum dalam keterangannya, Senin (23/9). 

Terlebih, kata pria yang akrab disapa Cak Ulum itu, Prabowo dalam beberapa kesempatan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan memberantas korupsi, bahkan akan mengirim tim khusus untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika. 

“Tentu, janji itu harus dibuktikan Prabowo, dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet,” kata Cak Ulum yang juga aktivis muda Muhammadiyah ini. 

Sebelumnya, Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku serius ingin memberantas korupsi yang selama ini selalu menjadi persoalan serius pula di Indonesia.

Sebagai salah satu langkah konkret untuk memberantas korupsi, Prabowo juga berkomitmen untuk menyediakan anggaran khusus yang nantinya dapat digunakan untuk mengejar para koruptor.

"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," ujar Prabowo dalam sambutannya di acara penutupan Rapimnas Gerindra, Sabtu malam (31/8).

"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," imbuhnya menegaskan.



Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya