Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Ist

Politik

Kabinet Prabowo Harus Bersih dari Koruptor!

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 08:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri-menteri yang akan masuk dalam kabinet lima tahun mendatang.

Namun dalam menentukan menteri, Prabowo tidak cukup hanya mempertimbangkan kapabilitas dan profesionalitas semata. 

Akan tetapi aspek integritas juga harus menjadi pertimbangan dalam menunjuk menteri. Calon menteri harus mempunyai integritas yang baik. 


“Mereka bukan mantan koruptor dan bukan pula orang yang sedang tersandung kasus korupsi,” kata Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum dalam keterangannya, Senin (23/9). 

Terlebih, kata pria yang akrab disapa Cak Ulum itu, Prabowo dalam beberapa kesempatan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan memberantas korupsi, bahkan akan mengirim tim khusus untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika. 

“Tentu, janji itu harus dibuktikan Prabowo, dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet,” kata Cak Ulum yang juga aktivis muda Muhammadiyah ini. 

Sebelumnya, Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku serius ingin memberantas korupsi yang selama ini selalu menjadi persoalan serius pula di Indonesia.

Sebagai salah satu langkah konkret untuk memberantas korupsi, Prabowo juga berkomitmen untuk menyediakan anggaran khusus yang nantinya dapat digunakan untuk mengejar para koruptor.

"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," ujar Prabowo dalam sambutannya di acara penutupan Rapimnas Gerindra, Sabtu malam (31/8).

"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," imbuhnya menegaskan.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya