Berita

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Rembang melakukan dropping air bersih di sejumlah Desa di Sulang, Rembang/RMOLJateng

Nusantara

53 Desa di Rembang Krisis Air Bersih

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 23:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Musim kemarau panjang telah membuat sekitar 10.000 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Tepatnya dialami oleh sekitar 29 ribu warga yang tersebar di 53 desa di wilayah Rembang.

Warga yang biasanya mengandalkan air sungai, sumur, atau embung untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari seperti mandi, masak, dan mencuci kini tidak bisa lagi melakukannya. Semua sumber air tersebut sudah kering. Bahkan untuk mencari air, warga harus melakukan perjalanan dengan jarak cukup jauh.

Hingga saat ini, 53 desa tersebar di 13 kecamatan telah melapor ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sekaligus minta penyediaan (dropping) air bersih. Satu-satunya wilayah kecamatan yang belum melapor terkait kekeringan adalah Kecamatan Sluke. 


Wilayah Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang tergolong daerah kering. Selama ini sebagian besar lahan pertanian Rembang mengandalkan air tadah hujan. 

Dari 14 kecamatan hanya Kecamatan Sale dan Kecamatan Pamotan yang terdapat pengairan teknik karena di sana ada sumber air cukup besar, yaitu sumber Mudal di Pamotan dan sumber Semen di Sale.

Pj Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) Rembang, Sri Kajarwati, saat dikonfirmasi RMOLJateng, Minggu (22/9), membenarkan hingga saat ini sudah 53 desa mengajukan permohonan dilakukan dropping air bersih.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk secara bersama-sama mengatasi bencana kekeringan dengan melakukan dropping air bersih. Karena hanya mengandalkan dana dari Pemkab jelas tidak cukup," ujar Sri Kajarwati yang akrab dipanggil Anjar.

Selain itu, Anjar menambahkan, sejumlah pihak juga telah ikut melakukan dropping air bersih ke desa-desa yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan Baznas, BUMN, perbankan, Korpri, hingga ormas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya