Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Ist

Politik

Gerakan Buruh Bongkar Sistem Perekonomian Pro Modal Besar Selingkuh dengan Kekuasaan

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 13:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Posisi gerakan buruh Indonesia saat ini sudah jauh lebih luas. Buruh membongkar akar masalah di hulu, yakni sistem perekonomian yang pro kaum bermodal besar baik asing maupun domestik yang berselingkuh dengan kekuasaan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam pernyataan tertulisnya. Minggu (22/9).


Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

"Tentunya, yang masuk dalam kategori ini adalah kaum tani Indonesia, karena sama dengan kaum buruh, mereka merasakan langsung penderitaan akibat perselingkuhan antara oligarki dan kekuasaan," kata Jumhur.

Bahkan, pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2024, menurut Jumhur, gerakan kaum tani Indonesia baik langsung maupun tidak langsung mengajak kaum buruh ikut serta memperingatinya.

"Ini artinya, baik gerakan buruh maupun gerakan tani dan bahkan gerakan masyarakat lainnya saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lainnya," pungkas Jumhur.

Sebelumnya peneliti dan pengamat CIE Muhammad Chaerul sebagaimana dikutip sejumlah media menilai, isu provokatif menuntut tangkap dan adili Jokowi yang digaungkan kelompok buruh pimpinan Jumhur Hidayat membuat peringatan HTN 2024 semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani.

"Yang diperjuangkan seharusnya menyentuh kebutuhan dasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka," kata Chairul.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya