Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Ist

Politik

Gerakan Buruh Bongkar Sistem Perekonomian Pro Modal Besar Selingkuh dengan Kekuasaan

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 13:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Posisi gerakan buruh Indonesia saat ini sudah jauh lebih luas. Buruh membongkar akar masalah di hulu, yakni sistem perekonomian yang pro kaum bermodal besar baik asing maupun domestik yang berselingkuh dengan kekuasaan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam pernyataan tertulisnya. Minggu (22/9).


Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

"Tentunya, yang masuk dalam kategori ini adalah kaum tani Indonesia, karena sama dengan kaum buruh, mereka merasakan langsung penderitaan akibat perselingkuhan antara oligarki dan kekuasaan," kata Jumhur.

Bahkan, pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2024, menurut Jumhur, gerakan kaum tani Indonesia baik langsung maupun tidak langsung mengajak kaum buruh ikut serta memperingatinya.

"Ini artinya, baik gerakan buruh maupun gerakan tani dan bahkan gerakan masyarakat lainnya saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lainnya," pungkas Jumhur.

Sebelumnya peneliti dan pengamat CIE Muhammad Chaerul sebagaimana dikutip sejumlah media menilai, isu provokatif menuntut tangkap dan adili Jokowi yang digaungkan kelompok buruh pimpinan Jumhur Hidayat membuat peringatan HTN 2024 semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani.

"Yang diperjuangkan seharusnya menyentuh kebutuhan dasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka," kata Chairul.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya