Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Ist

Politik

Gerakan Buruh Bongkar Sistem Perekonomian Pro Modal Besar Selingkuh dengan Kekuasaan

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 13:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Posisi gerakan buruh Indonesia saat ini sudah jauh lebih luas. Buruh membongkar akar masalah di hulu, yakni sistem perekonomian yang pro kaum bermodal besar baik asing maupun domestik yang berselingkuh dengan kekuasaan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam pernyataan tertulisnya. Minggu (22/9).


Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

"Tentunya, yang masuk dalam kategori ini adalah kaum tani Indonesia, karena sama dengan kaum buruh, mereka merasakan langsung penderitaan akibat perselingkuhan antara oligarki dan kekuasaan," kata Jumhur.

Bahkan, pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2024, menurut Jumhur, gerakan kaum tani Indonesia baik langsung maupun tidak langsung mengajak kaum buruh ikut serta memperingatinya.

"Ini artinya, baik gerakan buruh maupun gerakan tani dan bahkan gerakan masyarakat lainnya saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lainnya," pungkas Jumhur.

Sebelumnya peneliti dan pengamat CIE Muhammad Chaerul sebagaimana dikutip sejumlah media menilai, isu provokatif menuntut tangkap dan adili Jokowi yang digaungkan kelompok buruh pimpinan Jumhur Hidayat membuat peringatan HTN 2024 semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani.

"Yang diperjuangkan seharusnya menyentuh kebutuhan dasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka," kata Chairul.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya