Berita

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)/Net

Politik

Dilindungi Paspampres, Tidak Ada Alasan Jokowi Butuh Pasukan Berani Mati

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 08:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menanggapi kabar tentang rencana apel akbar Pasukan Berani Mati untuk Presiden Jokowi. 

Informasi yang beredar, rencana apel akbar pasukan pembela mati Jokowi itu akan diselenggarakan pada 22 September 2024. 

Pasukan ini bertujuan mengawal Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang


Menurut Gatot, informasi tersebut adalah hoaks, mengingat belum ada penjelasan resmi dari pihak Polri maupun Menkopolhukam terkait kebenaran kabar tersebut.

"Kalau menurut saya ini hoaks. Seharusnya hoaks, karena begini, satu tidak ada penjelasan dari kepolisian Republik Indonesia atau Menkopolhukam," kata Gatot di kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Minggu (22/9).

Gatot menyatakan bahwa jika kabar ini benar, seharusnya Presiden Jokowi sudah mengetahui dan mengambil sikap. Menurutnya, Jokowi cukup mengandalkan Paspampres, TNI, dan Polri yang selama ini sudah terbukti mampu melindungi Presiden. 

"Saya sebagai presiden definitif, saya yakin selama ini TNI-Polri mampu melindungi saya sampai hari ini selamat," jelas Gatot.

Namun jika Presiden tidak mengklarifikasi atau melarang apel tersebut, Gatot berpendapat bahwa hal itu dapat menimbulkan dugaan bahwa Presiden sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan TNI, Paspampres, dan Polri.

"Walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden, Paspampres masih tetap melekat mengamankan presiden," ungkapnya.

Gatot juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk bertindak dengan sepenuh hati demi kepentingan rakyat. Jika rencana apel ini dibiarkan dan terjadi bentrokan, korban utamanya adalah rakyat.

"Kalau ini dibiarkan terjadi, kalau ada bentrokan kan yang korban rakyat juga," pungkasnya.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya