Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Terlihat seperti Oposisi Prabowo-Gibran

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 08:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkesan seperti oposisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demikian pandangan analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (22/9).

Menurut Jamiluddin, Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya menyiapkan lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyatnya karena sudah mengetahui adanya ancaman tersebut.


“Jokowi kesannya justru menjadi oposisi. Hal ini tentu mengejutkan karena Jokowi sudah disfungsional sebagai eksekutif,” kata Jamiluddin.

Jamiluddin menilai Jokowi sedang memperlihatkan bahwa dirinya bukan lagi menjadi seorang eksekutif negara.

“Karena itu, tentu mengherankan bila Jokowi justru terkesan menakut-nakuti akan ancaman badai PHK. Jokowi dengan cara itu sudah bukan lagi sebagai eksekutif,” tutup Jamiluddin.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memperingatkan adanya ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massif pada tahun 2025 nanti. 

Bahkan, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa sebanyak 85 juta pekerjaan terancam hilang seiring dengan gelombang PHK masif tersebut.

Dalam keterangannya, Jokowi menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena peningkatan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pekerjaan.

"Tahun 2025, jumlah pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Jumlah itu tidak kecil," ujar Jokowi dalam keterangan resminya pada Kamis (19/9).



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya