Berita

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati/Istimewa

Politik

Indonesia dan Jerman Berkolaborasi Hadapi Perubahan Iklim dan Krisis Keanekaragaman Hayati

SABTU, 21 SEPTEMBER 2024 | 03:45 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Indonesia dan Jerman bekerja sama dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis keanekaragaman hayati.

Kerja sama itu diwujudkan melalui puluhan proyek yang difasilitasi International Climate Initiative (IKI) Indonesia yang dibahas dalam Countdown to COP16 and COP29: Strengthening Indonesia-Germany Cooperation for Global Impact di Jakarta beberapa waktu lalu.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Vivi Yulaswati menjelaskan, kerja sama ini relevan dengan Pemerintah Indonesia saat ini.
  

  
“Program ini sejalan dengan pemerintahan lima tahun ke depan yang menekankan pada membangun lingkungan yang berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana, iklim, serta guncangan besar apa pun di masa mendatang dan ketahanan iklim," kata Vivi dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Jumat (20/9).

Itu sebabnya, kemitraan terus ditekankan dalam bidang perubahan iklim dan transisi energi.

Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Thomas Graf, turut mengapresiasi langkah Indonesia dalam menangani perubahan iklim dan keanekaragaman hayati dengan meluncurkan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), Aksi Iklim, serta penyelesaian Second NDC (Nationally Determined Contribution).

Tentu hal ini dapat menjadi contoh bagi negara lain.

“Mengatasi dampak perubahan iklim memerlukan upaya yang matang untuk mengambil dan memulihkan keanekaragaman hayati, sementara transisi energi harus selaras dengan tujuan percakapan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan,” terang Thomas.

Dalam praktiknya, dan untuk memudahkan program ini perlu adanya kolaborasi antarstakeholder. Agar penanganan baik krisis iklim maupun keanekaragaman hayati dapat segera dilakukan.

“Kerja sama kedua negara juga telah meningkatkan peralihan energi terbarukan, menurunkan emisi GRK, dan menerapkan praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan,” kata Thomas.

Sementara itu, Kepala Divisi IKI dari Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK), Philipp Behrens menambahkan, prioritas kementeriannya yakni di bidang transisi energi dan dekarbonisasi industri. 

“Kerja sama dengan pemerintah Indonesia mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara paling aktif, terutama di perjanjian-perjanjian iklim,” tuturnya.

IKI sendiri merupakan bagian penting dari komitmen pembiayaan iklim internasional pemerintah Jerman sejak 2008. 

Di Indonesia, IKI diimplementasikan oleh GIZ Indonesia dan ASEAN melalui proyek Climate and Biodiversity Hub Indonesia, dengan dukungan dari Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK), bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya