Kaesang Pangarep dan Erina Gudono/Instagram
Polemik beasiswa yang diterima Menantu Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yakni Erina Gudono di Universitas Pennsylvania tidak hanya gempar di Indonesia, melainkan juga menjadi sorotan media luar.
Mengutip laporan media Amerika Serikat Daily Pennsylvania pada Jumat (20/9), disebutkan adanya desakan dari beberapa warga negara Indonesia agar beasiswa istri Ketua PSI Kaesang Pangarep itu dicabut.
Erina dinilai tidak layak memperoleh beasiswa karena latar belakangnya yang merupakan seorang menantu presiden dan hidup lebih dari berkecukupan.
Daily Pennsylvania merujuk pada komentar netizen pada unggahan Erina tentang dirinya yang bersyukur karena mendapat beasiswa dan diwaktu yang sama tengah mengandung anak pertamanya.
Unggahan itu telah disukai lebih dari 100.000 kali. Tetapi karena banyaknya kecaman di kolom komentar, Erina memilih menonaktifkan komentar pada postingan tersebut.
"Mereka menuduh bahwa latar belakangnya (Erina) yang istimewa membuatnya tidak layak menerima beasiswa. Banyak netizen yang menandai Universitas Pennsylvania saat menandai unggahan Erina. Bahkan ada juga gerakan mengirimkan email massal ke institusi terkait agar beasiswa dicabut," tulis laporan tersebut.
Lebih lanjut
Daily Pennsylvania mewawancarai salah satu narasumber asal Indonesia yang merupakan lulusan Universitas Columbia bernama Patricia Kusumaningtyas.
Menurut Patricia, desakan agar beasiswa Erina dicabut awalnya berasal dari kemarahan warga Indonesia atas gaya hidup mewah yang kerap ditampilkan menantu Presiden RI tersebut.
Dikatakan bahwa itu juga berkaitan dengan kurangnya kepedulian Erina terhadap aksi demo terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang meletus bulan lalu.
"Banyak sekali protes. Semua teman saya protes dan kemudian terkena gas air mata. Tidak adil jika pemerintahan Jokowi terus melakukan penindasan, dan Erina jadi tidak peka," ujar Patricia kepada
Daily Pennsylvania.Menurut Patricia, Erina sebenarnya bebas untuk melanjutkan kuliahnya. Tetapi dia meminta agar Universitas tersebut kembali mempertimbangkan pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa yang terlibat kasus di negara mereka sendiri.
