Berita

Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang/RMOL

Politik

Nias Barat Masuk Kategori Peta Kerawanan Tinggi di Pemilu 2024

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024 | 22:59 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kabupaten Nias Barat menjadi satu-satunya daerah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi terkait pemilu 2024. Kategori ini disampaikan oleh Bawaslu Sumatera Utara pada saat peluncuran Peta Kerawanan Pemilu 2024 Sumatera Utara di Hotel Karibia, Medan, Kamis (19/9).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat, Bawaslu Sumatera Utara, Suhadi Sukendar Situmorang dalam penjelasannya menyebutkan peta kerawanan pemilu 2024 sudah dilaunching secara nasional di Bawaslu RI pada akhir Agustus 2024 lalu.

“Pada level nasional, Sumatera Utara masuk dalam kategori kerawanan sedang pada Pemilu 2024,” katanya.


Peta kerawanan ini menurut Suhadi meliputi beberapa dimensi seperti dimensi sosial politik, pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Dari berbagai dimensi tersebut, terdapat satu daerah di Sumatera Utara yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi.

“Pada dimensi sosial politik salah satu daerah di Sumatera Utara yaitu Nias Barat masuk dalam kategori kerawanan tinggi,” ungkapnya.

Indikator yang membuat Nias Barat masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik ini kata Suhadi, didasarkan pada berbagai analisis kejadian pada pemilu sebelumnya termasuk beberapa kajian data di internal Bawaslu. Bawaslu Nias Barat menurutnya harus bekerja keras untuk melakukan antisipasi terhadap peta kerawanan tersebut.

“Tentu saja dengan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan misalnya dengan program kampung pengawasan hingga pelibatan masyarakat seperti kader Sekolah Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P),” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya