Berita

Tangkap layar akun X Teguh Aprianto/Ist

Politik

6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Termasuk Milik Jokowi hingga Menteri

Dijual Rp150 Juta
KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024 | 09:51 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tercatat sebanyak 6 juta data, terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ketahuan dijual pada sebuah forum dark web seharga Rp150 juta. 

Dalam sebuah tangkapan layar yang dibagikan Teguh Aprianto, melalui akun X, teryata ada sejumlah nama terkenal di republik ini yang datanya bocor, seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, hingga Menkominfo Budi Arie Setiadi.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh yang dikutip Kamis (19/9).


"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," sambungnya.

Teguh mengatakan, terdapat 10 ribu sampel yang berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.

Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai yang pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara

Terlihat juga tanggal kebocoran terjadi pada September 2024. Data yang ada berjumlah 6.663.379 dijual US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.



Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya