Pemerintah Keluarkan Kocek Rp1,32 Triliun Buat Bangun 7 Pos Perbatasan Negara

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menghabiskan anggaran Rp1,32 triliun untuk membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sejak 2019 lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan PLBN ini tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi juga berfungsi sebagai pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Basuki dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (18/9).

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menjelaskan tujuh PLBN yang telah selesai pada kurun waktu 2019-2024, antara lain yaitu PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Sementara itu, terdapat dua PLBN lainnya yang belum dioperasikan yaitu PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

"Sebanyak lima PLBN telah beroperasi, dan telah didukung pelayanan lintas batas negara oleh Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian dan Karantina Ikan," ujarnya.

Adapun pembangunan ketujuh PLBN tersebut dilengkapi dengan Bangunan Inti yang mencakup Gudang Barang dan Transit, Kantor dan Wisma, Mess, Bangunan Tower Air, Pos Jaga, Powerhouse, Bangunan TPS, Bangunan Utilitas, Bangunan Penunjang, X-Ray Cabin Baggage, dan Metal Detector. Pada beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan Kios dan Pasar Perbatasan.