Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Akbar Faisal Usul Prabowo Bubarkan Kementerian BUMN

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 14:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik tajam disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengenai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Melalui akun X miliknya, mantan Politikus Nasdem itu mengusulkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pembubaran Kementerian BUMN.

"Pak Prabowo, realitasnya Kementerian BUMN hanya menjadi beban politik nasional," jelas Akbar dikutip RMOL, Selasa (17/9).


Akbar Faizal lantas menyoroti masalah yang muncul dari kementerian ini, terutama terkait dengan keributan politik dan kerumitan ekonomi yang ditimbulkan. 

Ia menyebut bahwa ideologi ekonomi yang dijalankan oleh BUMN sudah melenceng, karena BUMN justru berbisnis dengan rakyat, yang menurutnya tidak sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMN.

"Mungkin perlu bapak pikirkan opsi pembubaran kementerian ini," tegas Anggota DPR RI 2014-2019 ini.

Selain itu, Dia menilai bahwa banyaknya relawan dan tim sukses yang diangkat menjadi direksi dan komisaris BUMN semakin memperkeruh situasi. 

Ia yakin bahwa pembubaran Kementerian BUMN akan menghilangkan konflik tersebut dan memungkinkan Prabowo untuk lebih fokus pada prioritas lainnya.

"Saya yakin itu akan membantu Bapak fokus pada prioritas lain," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya