Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tidak Ada yang Membahayakan, Pasukan Berani Mati Jokowi untuk Apa?

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 12:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan pasukan berani mati pembela Joko Widodo dianggap hanya sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan, serta hanya untuk memperkeruh suasana politik dan sosial bangsa Indonesia.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, keselamatan Presiden Jokowi sudah dijamin oleh pasukan pengamanan presiden. 

Sehingga, keberadaan pasukan berani mati pembela Jokowi sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan dari sosok Sukodigdo Wardoyo.


"Nama Sukodigdo kini menjadi perbincangan publik. Pernyataannya seputar pasukan berani mati pembela Jokowi akan sulit dibuktikan," kata Wildan kepada RMOL, Senin (16/9).

Wildan menilai, isu seputar pasukan berani mati pembela Jokowi ini hanya untuk memperkeruh suasana. Dengan begitu, tensi kegentingan akan meningkat sehingga presiden perlu mempersiapkan aparat keamanan sebagai bentuk antisipasi.

"Jokowi selaku presiden hingga hari ini tidak memiliki masalah hukum. Tidak ada ancaman yang membahayakan sosok presiden. Lalu buat apa pasukan pembela ini," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, agenda kerja Jokowi yang hendak mengumpulkan seluruh Kapolda boleh jadi berkaitan dengan agenda politik pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

"Beberapa hari lalu, presiden sudah memimpin rapat paripurna dengan jajaran menterinya di IKN. Itulah rapat terakhir yang dipimpin Jokowi bersama kabinetnya," tuturnya.

"Beberapa hari kemudian mungkin menjadi rapat terakhir presiden dengan jajaran Kapolda di Indonesia. Tidak ada yang spesial dari rapat menjelang berakhirnya pemerintahannya Pak Jokowi," pungkas Wildan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya