Berita

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid. (Foto: RMOL)

Politik

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 14:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang berencana menerapkan kebijakan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batu bara didukung penuh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan berani untuk mengakhiri anomali penerimaan negara yang selama ini justru merugi akibat skema restitusi pajak di sektor pertambangan.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata dari kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat sebagai amanat UUD 1945 Pasal 33. Sudah saatnya negara mendapatkan kompensasi yang adil dari pengerukan kekayaan alam yang dilakukan secara masif oleh korporasi. 


"Kami di Fraksi PKB mengapresiasi keberanian Menkeu Purbaya. Sangat tidak masuk akal jika negara justru tekor karena memberikan subsidi lewat restitusi pajak kepada perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah sangat mapan dan kaya. Kebijakan Bea Keluar ini adalah langkah korektif untuk memastikan kekayaan alam kita benar-benar memberikan manfaat bagi publik, bukan hanya segelintir pengusaha," ujar Jazilul Fawaid, Jumat, 2 Januari 2026. 

Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, menyoroti bahwa selama ini industri batu bara menjadi primadona ekonomi, namun seringkali meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang biaya pemulihannya justru dibebankan kepada negara dan masyarakat. Dengan adanya tarif bea keluar, pemerintah dapat mengumpulkan dana cadangan untuk pembangunan dan perbaikan lingkungan.

"Situasi selama ini sangat timpang. Ekosistem industri batu bara hanya menguntungkan kelompok pengusaha, sementara dampak lingkungan dan sosialnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil di sekitar tambang. Dengan adanya Bea Keluar ini, kita mengubah ekosistem industri agar lebih adil dan berorientasi pada kepentingan publik," katanya.

Dia mengungkapkan pemain besar di industri batu bara Indonesia, telah menikmati keuntungan luar biasa (windfall profit) dalam beberapa tahun terakhir. Akumulasi laba bersih dari perusahaan-perusahaan batubara raksasa di Indonesia jika ditotal menembus ratusan triliun rupiah per tahun saat harga komoditas melonjak. 
“Bahkan banyak perusahaan tambang besar mencatatkan margin laba bersih yang sangat tinggi, jauh di atas industri manufaktur atau jasa lainnya,” ujarnya.
 
Gus Jazil mengimbau para pengusaha batu bara agar bersikap kooperatif dan menerima kebijakan ini dengan jiwa besar. Ia mengingatkan bahwa keberlangsungan bisnis mereka juga bergantung pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. 

"Kami meminta para pengusaha kakap untuk tidak lagi melayangkan keberatan yang berlebihan. Keuntungan yang  dinikmati selama ini sudah sangat besar. Berkontribusi sedikit lebih banyak melalui Bea Keluar tidak akan membuat perusahaan bangkrut, namun justru akan membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya