Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Prabowo Tak Perlu Mengemis Dukungan Megawati

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 11:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden terpilih Prabowo Subianto jangan sampai terkesan mengemis dukungan dari Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

Dengan dukungan 80 persen kursi di parlemen, Prabowo seharusnya lebih siap dan lebih percaya diri untuk menjalankan pemerintahan meskipun tanpa dukungan dari Megawati dan PDI Perjuangan.

"Jangan sampai gembar-gembor rencana pertemuan dengan Megawati dan keinginan Prabowo memerintah tanpa parpol di luar kekuasaan (oposisi) menimbulkan kesan seolah-olah mengemis dukungan dari Megawati dan PDIP," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi dalam keterangannya, Senin (16/9).


Menurut Haidar, kondisi saat ini berbeda dengan lima tahun lalu ketika Prabowo memutuskan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo yang diusung oleh Megawati dan PDI Perjuangan.

"Tahun 2019 Prabowo berada pada posisi pihak yang kalah. Sedangankan di tahun 2024 ini beliau posisinya sebagai pemenang. Sebagai pemenang, rasa-rasanya tidak elok bila kemudian terkesan mengemis dukungan dari pihak yang kalah," kata Haidar.

Selain itu, pada 2019 masih tersisa tiga partai politik yang berada di luar kekuasaan pasca Prabowo dan Gerindra memutuskan bergabung dalam pemerintahan. 

Sementara saat ini, hanya tinggal PDI Perjuangan yang belum bergabung dengan presiden terpilih.

"Kalau PDIP pada akhirnya juga bergabung, pupus sudah harapan terakhir bagi penyeimbang kekuasaan. Tidak hanya buruk bagi demokrasi, tapi juga buruk bagi pemerintahan Prabowo nantinya," kata Haidar.

Haidar mengaku sependapat dengan Prabowo dimana demokrasi Pancasila memang tidak mengenal adanya oposisi melainkan berlandaskan pada asas gotong-royong.

"Namun gotong-royong membangun bangsa tidak harus berada dalam satu gerbong kekuasaan. Biarlah PDIP berada di luar menjadi penyeimbang," pungkas Haidar.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya