Berita

Awalil Rizky/Repro

Politik

Ahli Fiskal Sebut Prabowo Bakal Ngutang Buat Tutupi Utang Peninggalan Jokowi

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 22:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pada periode awal pemerintahan Prabowo Subianto bakal mencari utang baru setiap tahunnya untuk menutup utang yang diwariskan kepemimpinan Joko Widodo.

“Saya kira di depan ini, 5 tahun era pertama presiden Prabowo ini, nanti itu adalah rata-rata di 1.500 sampai 1.700 triliun tiap tahun cari utang baru. Kenapa? Karena untuk membayar utang lama bunga utang dan menutupi defisit,” ucap ahli fiskal Awalil Rizky di acara virtual Insan Cita bertemakan Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu malam (15/9).

Awalil mengatakan jika pemerintahan Prabowo tidak mampu membuat formulasi untuk mengakhiri utang negara, maka pemerintah tidak lagi punya dana cadangan untuk memitigasi risiko-risiko misalnya krisis ekonomi dunia yang menjalar ke Indonesia. 


“Di situlah ada yang namanya resiko refinancing, jadi salah satu resiko besar perekonomian Indonesia, khususnya fiskal itu adalah ketika tidak dapat utang baru, berantakan semua,” katanya.

“Karena utang baru itu mutlak diperlukan untuk membayar utang lama kemudian bunga dan juga menutupi defisit,” sambungnya.

Menurutnya, jika pemerintah membuat kebijakan APBN dengan tidak berutang, fiskal akan tetap kesulitan dan APBN akan terbebani akibat dari menumpuknya utang lama. 

“Jadi seandainya dibuat saja APBN yang tidak hutang pun tetap susah karena tetap harus bayar cicilan hutang. Kondisi utang itu tidak aman, melampaui banyak rekomendasi text book base practissize dan akal sehat bahkan,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya