Berita

Eisha Rachbini/Repro

Bisnis

Eisha Rachbini: Pemerintahan Prabowo Perlu Menjaga Keseimbangan Fiskal

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 21:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Eisha Rachbini meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto nantinya mampu menjaga keseimbangan fiskal.

Hal itu disampaikan Eisha Rachbini dalam acara diskusi virtual Insan Cita bertemakan Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu malam (15/9).

“Menjaga keberlanjutan keseimbangan fiskal ini memang perlu dilakukan, karena kalau tidak ketika kestabilan makro-ekonominya sudah tidak bisa dijaga, ini bisa mempengaruhi banyak hal termasuk bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita,” kata Eisha Rachbini.


Selain itu, Prabowo juga diminta untuk mengendalikan defisit APBN, karena keseimbangan fiskal atau keberlanjutan fiskal itu untuk masa depan keuangan negara agar tidak membebani generasi ke depan. 

“Ketika utang diambil sekarang itu pasti akan dibayarkan oleh generasi-generasi mendatang, kalau kita terlalu jor-joran pada saat ini tanpa memikirkan generasi mendatang ini juga sangat tidak adil untuk mereka yang generasi-generasi kita mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, jika pemerintahan Prabowo tidak mampu menanggulangi kebijakan fiskal dengan baik dan juga tidak adanya check and balances maka pertumbuhan ekonomi ke depan akan terpuruk.

“Karena itulah yang sebenarnya yang diturunkan untuk generasi ke depan kalau kita tidak bisa mengulangi dengan baik,” ucapnya.

“Banyak hal yang memang perlu menjadi check and balance. Ketika ada yang tidak baik tidak sesuai dengan apa yang kita prinsipnya adalah keseimbangan fiskal ke depan maka perlu dikoreksi,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya