Berita

Talkshow Pilkada dengan tema "Kesiapan dan Pengamanan Pilkada 2024 di Sumatera Selatan", Sabtu (14/9)/Istimewa

Bawaslu

Berpotensi Timbulkan Perpecahan Jelang Pilkada, Akun Medsos Bodong Dipelototi Bawaslu Sumsel

SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 23:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bawaslu Sumatera Selatan mengawasi pergerakan akun media sosial (Medsos) bodong yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi para pasangan calon yang mengikuti Pilkada serentak 2024.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan menjelaskan, akun medsos bodong sering digunakan untuk menyebar kebencian untuk menyerang calon tertentu. Sehingga, pengawasan akun tersebut diperketat karena dapat menimbulkan perpecahan.

“Salah satu tantangan dalam dunia siber adalah munculnya akun-akun bodong pada masa pemilihan, yang bersifat menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon tertentu,” kata Kurniawan dalam Talkshow Pilkada dengan tema "Kesiapan dan Pengamanan Pilkada 2024 di Sumatera Selatan", Sabtu (14/9).


Menurut Kurniawan, selain permasalahan akun bodong, netralitas ASN juga menjadi perhatian serius. Sebab, banyak ASN yang ternyata terlibat politik praktis yang melanggar Undang-undang.

“Bawaslu tak hanya mengawasi pengawasan tahapan Pemilihan, tetapi juga mengawasi lembaga, tim sukses, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain sebagainya,” ujarnya, dikutip RMOLSumsel, Sabtu (14/9). 

Berdasarkan kondisi tersebut, inovasi dibutuhkan dalam upaya pengawasan yang mengikuti zaman. Sehingga salah satu upaya mengiringi canggihnya teknologi tersebut, Bawaslu membentuk pengawasan siber melalui kerja sama dengan Tim Siber Polda untuk menindaklanjuti akun-akun yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami juga kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya