Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Ist

Politik

AHY: Kebijakan Pemerintah Cenderung Tidak Rasional Tanpa Ada Akademisi

SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 09:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hubungan erat antara akademisi dan politisi dinilai sangat penting dalam upaya merumuskan kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.

Demikian antara lain dipaparkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyelesaikan ujian tertutup doktoral di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

"Dunia politik dan akademik harus berjalan seiring. Jika politisi jauh dari akademisi, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang rasional dan tidak berbasis data," kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/9).


Sebagai menteri, AHY memastikan akan tetap menjaga kedekatan dengan dunia akademik, Sebab, politisi perlu terlibat aktif dalam dunia akademisi agar kebijakan yang dibuat berlandaskan data dan sains.

Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi politik, tetapi juga didukung oleh data yang valid dan kajian ilmiah. Menurutnya, sinergi antara akademisi dan politisi sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata. 

Kementerian ATR/BPN sendiri kerap menggandeng pihak akademisi, kampus-kampus ternama dalam berbagai program, termasuk dalam melaksanakan percepatan reforma agraria.

Sebab AHY sadar akademisi juga memegang peran penting dalam membantu merumuskan kebijakan. Tanpa adanya kerja sama dengan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, akademisi berisiko terjebak dalam perdebatan teoritis tanpa realisasi kebijakan. 

"Akademisi harus mampu mengubah ide-ide menjadi kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan di pemerintahan," tutup AHY.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Corak Kita di Mata Marx

Kamis, 29 Januari 2026 | 06:01

Hoaks Tersangka Putriana Dakka Dilaporkan ke Divisi Propam Mabes

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:55

Pelukan Perkara Es Jadul

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:29

Eggi Sudjana: Roy Suryo Belagu, Sok Merasa Hebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:12

Sekda Jateng Turun Tangan Cari Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:00

Polisi Pastikan Seluruh Karyawan Pabrik Swallow Medan Selamat

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:31

Mengenal Luluk Hariadi, Tersangka Korupsi Pengadaan Baju Ansor Rp1,2 Miliar

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:17

Tanggung, Eggi-Damai Lubis Harusnya Gabung Jokowi Sekalian

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:11

Eggi Sudjana: Tak Benar Saya Terima Rp100 Miliar

Kamis, 29 Januari 2026 | 03:40

Hukum Berat Oknum Polisi-TNI yang Tuduh Penjual Es Gabus Jual Produk Berbahan Spons

Kamis, 29 Januari 2026 | 03:08

Selengkapnya