Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Ist

Politik

Aura Kebintangan Jokowi Luntur Pasca 20 Oktober

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2024 | 04:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aura kebintangan Joko Widodo alias Jokowi pelan-pelan akan meredup pasca 20 Oktober 2024 atau selepas lengser dari jabatan Presiden RI.

Demikian pandangan yang disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno dalam tayangan Indonesia Lawyers Club bertajuk "Presiden Diganti Sebulan 8 Hari Lagi, Setelah Oktober, Mau Kemana Jokowi?" yang dilihat redaksi, Jumat (13/9).

"Biasanya tokoh yang tidak lagi menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, walikota, dan ketua-ketua Lembaga publik di negeri ini biasanya auranya kebintangannya hilang," kata Adi.


Adi mengatakan, meskipun tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Jokowi saat ini tinggi, namun akan sirna selepas tidak memegang jabatan presiden.

"Publik hanya akan mengingat Jokowi dari infrastruktur dan bansos," kata Adi.

Adi mencontohkan nasib Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang auranya sudah hilang saat ini.

"Padahal dulu (era) SBY, ada satu istilah yang cukup bombastis. Dimana ada anak yang baru lahir bukannya nangis, tapi menyebut nama SBY karena saking populernya saat itu," kata Adi. 

Namun sekarang, lanjut Adi, setelah SBY lengser, tak ada orang yang secara rajin memungut prestasi-prestasi politik yang dilakukannya selama 10 tahun memimpin Indonesia.

"Justru yang muncul adalah resistensi dan cerita-cerita buruk yang terkait dengan SBY," demikian Adi.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya