Berita

Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia (AMHI) dan Asosiasi Pemuda Nusantara (APN) menggelar unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Ist

Hukum

Dugaan Korupsi Rp97 M, KPK Didesak Periksa Pimpinan MA

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 23:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia  (AMHI) dan Asosiasi Pemuda Nusantara (APN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pimpinan dan pejabat teras Mahkamah Agung (MA) yang terindikasi melakukan pemotongan dan penyalahgunaan dana Honorarium Penanganan Perkara (HPP).

Pimpinan dan pejabat teras MA itu disinyalir telah memaksa dan mengintervensi melalui Surat Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung No: 649/SEK/.KU1.1.3/VII/2023. 

“Kami sangat menyayangkan perilaku orang-orang yang kami anggap adalah sebagai tiang keadilan bangsa,” kata Koordinator Lapangan AMHI-APN, Reza Prasatria dalam keterangannya, Kamis (12/9).


AMHI-APN menilai, tindakan keduanya merusak marwah Mahkamah Agung. 

“Dengan kesadaran penuh mereka melakukan praktik-praktik KKN," kata Reza.

Padahal UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga seluruh lapisan masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 12 huruf E dan F juncto 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan TPPU serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung,” kata Reza.

Reza turut mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot pimpinan MA karena diduga turut terlibat membantu praktik KKN tersebut.





Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya