Berita

Tangkapan layar Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi/RMOL

Politik

Survei Indikator Politik

Jawa Barat Selalu Seksi di Mata Politisi

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 14:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei terbarunya terkait peta elektoral pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memberikan pengantar terkait pentingnya Pilkada di provinsi ini, mengingat tingginya jumlah pemilih.

"Ini provinsi yang sangat padat, terbesar se-Indonesia, jadi banyak partai politik yang merasa sangat perlu untuk menginvestasikan segenap sumber daya yang mereka punya untuk memastikan kemenangan di Jawa Barat," kata Burhanuddin seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube indikator politik, Kamis (12/9).


Ia menjelaskan bahwa jumlah pemilih yang besar menjadikan Jawa Barat sebagai medan penting bagi partai politik. Hal ini juga tercermin dalam keputusan partai-partai besar dalam menentukan dukungannya.

"Jawa Barat akan selalu seksi di mata politisi," tambahnya. 

Salah satu contoh yang ia kemukakan adalah Partai Golkar yang awalnya mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat, sebelum akhirnya memilih calon lain. 

"Itu menjelaskan misalnya mengapa awalnya Golkar mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat ketimbang menghibahkan Ridwan Kamil di Jakarta," jelasnya.

Peta politik Jawa Barat juga semakin dinamis dengan adanya keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Jawa Barat.
 
Kedua partai tersebut akan maju melawan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau pendukung Prabowo.

"PKS dan Nasdem dalam banyak kasus koalisi dengan Prabowo, tetapi di Jawa Barat kedua partai ini memutuskan untuk memajukan calonnya sendiri," tambah Burhanuddin.

Dengan demikian, Pilkada Jawa Barat kini mengerucut pada empat calon utama, yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiyat-Gita KDI dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya