Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net
Khawatir senjatanya digunakan untuk tindakan genosida, Kanada memutuskan menghentikan 30 izin ekspor militer ke Israel.
Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly mengatakan bahwa penyetopan izin ekspor itu juga mencakup anak perusahaan Kanada General Dynamic yang ada di Amerika Serikat.
"Kami menghentikan sekitar 30 izin yang ada dari perusahaan-perusahaan Kanada," ungkap Joly, seperti dimuat Anadolu Ajansi pada Kamis (12/9).
Ia lebih lanjut menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan amunisi buatan Kanada dijual atau ditransfer melalui negara-negara pihak ketiga untuk dijual kembali ke Israel.
"Kami tidak akan mengirim senjata dalam bentuk apa pun, atau bagian-bagian senjata, ke Gaza. Titik. Bagaimana senjata-senjata itu dikirim dan ke mana senjata-senjata itu dikirim tidaklah relevan," tegasnya.
National Council of Canadian Muslims (NCCM), kelompok advokasi Muslim terbesar di negara itu, menyambut baik keputusan tersebut, dengan menyoroti sikap Joly yang jelas bahwa larangan senjata Kanada untuk Israel tetap berlaku.
Dalam sebuah posting di X, NCCM memuji Joly karena menolak celah apapun yang memungkinkan penjualan bahan peledak oleh General Dynamics untuk dilanjutkan.
“Menteri Joly mengeluarkan pesan yang jelas yang menyatakan bahwa kebijakan Kanada tentang larangan senjata untuk Israel tetap berlaku,” NCCM memposting di X.
Sebagai tanggapan, Centre for Israel and Jewish Affairs menyatakan kekhawatiran, menyebut pernyataan Joly sebagai perubahan yang mengganggu dalam kebijakan Kanada.
Beberapa negara telah bergerak untuk menilai ulang dan menangguhkan penjualan senjata ke Israel sejak dimulainya konflik Gaza, dengan Inggris menjadi yang terbaru yang mengambil tindakan tersebut.
Pemerintahan Buruh yang baru di Inggris menghentikan 30 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah peninjauan mengungkapkan bahwa senjata buatan Inggris mungkin telah digunakan di Gaza dengan cara yang melanggar hukum humaniter internasional. Penangguhan tersebut berlaku segera.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengutuk keputusan tersebut, menyebutnya memalukan dan mengklaim hal itu akan membuat Hamas semakin berani.
Israel telah membunuh lebih dari 41.000 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, di Jalur Gaza sejak serangan Hamas tahun lalu.
