Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

10 Tahun Jokowi Berkuasa Kehidupan Bernegara Babak Belur

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 01:45 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Selama 10 tahun kekuasaan Presiden Joko Widodo telah menyebabkan kehidupan bernegara babak belur di bidang politik, ekonomi dan hukum. 

Demikian ditegaskan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) Juju Purwantoro melalui siaran persnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (12/9).

Juju mengatakan, Jokowi sukses melumpuhkan kekuatan oposisi lewat 'strategi sandera kasus' ketua-ketua umum parpol dan lingkaran dalamnya.


"DPR juga berhasil dilumpuhkan lewat ketum-ketum parpol, sehingga kehilangan fungsi kontrol dan pengawasannya terhadap pemerintah," kata Juju.

Juju melihat DPR telah menjadi bawahan eksekutif, sehingga fungsinya berubah hanya sebagai tukang stempel eksekutif. 

Menurut Juju, banyak Perppu dan RUU yang diinginkan pemerintah dibahas secara maraton, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, meskipun merugikan rakyat dan negara. 

Sidang DPR bahkan dilakukan di tengah protes rakyat, aktivis keadilan, dan kaum intelektual di bawah penjagaan ketat aparat bersenjata. 

"Ini menunjukkan pemerintah dan DPR mengabaikan dan tidak mau mendengar suara rakyat," kata Juju.

Dari kacamata Juju, DPR dan pemerintah seakan mengejar setoran para pemesannya, yaitu lebih 30 grup usaha superkuasa (konglomerat) alias oligarki, yang menjadi pasukan proxy China atau Amerika Serikat.

"Misalnya Perppu Covid-19 yang diundangkan tengah malam dan revisi UU KPK yang merubah KPK dari superbody menjadi lembaga pemerintah biasa (mandul) di bawah otoritas presiden, yang akhirnya jadi alat dan senjata guna memberangus oposisi," demikian Juju.



Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya