Berita

Sudirman Said/Ist

Politik

Sudirman Said Bersyukur Meski Gagal Lolos Capim KPK

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 19:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, tidak lulus seleksi profile assessment calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski gagal, eks Co-Kapten Timnas Amin itu mengaku bersyukur telah melalui seluruh proses seleksi dengan baik.

"Alhamdulillah, Pansel Capim KPK telah memilih. Kita hormati keputusan Pansel," ujar Sudirman Said seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Rabu (11/9).


Sudirman mendoakan agar pimpinan KPK terpilih nantinya dapat mengembalikan kredibilitas lembaga anti rasuah tersebut dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. 

Ia juga berterima kasih atas dukungan berbagai pihak selama proses seleksi berlangsung. Sudirman menyampaikan salam dan dukungan kepada rekan-rekan yang masih melanjutkan proses seleksi.

"Kepada rekan-rekan capim yang masih meneruskan proses saya sampaikan doa dan salam perjuangan. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang hebat ini," pungkasnya.

Dari data yang diperoleh redaksi, 20 nama yang lulus seleksi profile assessment capim KPK tidak ada nama Ghufron dan Sudirman Said. Mereka yang lulus yakni Agus Joko Pramono (akademisi), Ahmad Alamsyah Saragih (BUMN/BUMD), Didik Agung Widjanarko (Polri), Djoko Poerwanto (Polri).

Selanjutnya, Fitroh Rohcahyanto (Jaksa), Harli Siregar (Jaksa), I Nyoman Wara (PNS), Ibnu Basuki Widodo (Hakim), Ida Budhiati (akademisi), Johan Budi Sapto Pribowo (lembaga negara), Johanis Tanak (lembaga negara), Michael Rolandi Cesnanta Brata (PNS).

Kemudian, Muhammad Yusuf (PNS), Pahala Nainggolan (PNS), Poengky Indarti (lembaga negara), Sang Made Mahendrajaya (lain-lain), Setyo Budiyanto (Polri), Sugeng Purnomo (Jaksa), Wawan Wardiana (PNS), Yanuar Nugroho (lain-lain).

Calon yang tidak lulus seleksi profile assessment juga berjumlah 20 orang. Mereka adalah Achmad Zubair (PNS), Agung Setya Imam Effendi (PNS), Albertus Usada (Hakim), Andi Herman (Jaksa), Andi Pangerang Moenta (PNS), Dadang Herli Saputra (akademisi).

Selanjutnya, Erdianto (akademisi), Giri Suprapdiono (PNS), Gunarwanto (PNS), Imron Rosyadi Hamid (akademisi), Minanoer Rachman (Hakim).

Kemudian, Nurul Ghufron (lembaga negara), Nuryanto (PNS), R Benny Riyanto (PNS), R Z Panca Putra S (PNS), Rakhmad Setyadi (Polri), Rios Rahmanto (Hakim), Subagio (akademisi), Sudirman Said (akademisi), Vera Diyanty (akademisi).

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya