Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada era Reformasi jadi momen penting yang mengembalikan martabat Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan Indonesia.
TAP yang dicetuskan pada masa kekuasaan Orde Baru, secara efektif mencabut kekuasaan Soekarno akibat tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan pencabutan ini adalah langkah pertama menuju pelurusan sejarah dan pemulihan keadilan bagi sosok yang dikenal sebagai Bapak Bangsa Indonesia dan ini sebagai langkah untuk memulihkan martabat.
"Pencabutan TAP MPRS ini membuka jalan bagi rehabilitasi nama baik Soekarno dan mengembalikan pengakuan atas peran besarnya dalam sejarah bangsa," kata Benny dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Rabu (11/9).
Lanjut, Benny mengatakan momen pencabutan TAP MPRS itu juga memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyusun kembali narasi sejarah yang lebih jujur dan terbuka.
Benny menekankan bahwa pelurusan ini juga bertujuan guna menghapus stigma politik yang selama bertahun-tahun menghantui keluarga Soekarno.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia, John Pieris, turut menyatakan bahwa pencabutan TAP MPRS harus diiringi dengan penerbitan TAP MPR baru untuk membersihkan nama Soekarno sepenuhnya.
“Pencabutan TAP ini penting, tetapi harus ada tindakan lanjutan untuk memastikan nama Soekarno dibersihkan dari tuduhan,” pungkas John.
