Berita

Jurubicara KPK Tessa Sugiarto/RMOL

Politik

KPK Belum Terima Surat Undangan Pansus Haji

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 11:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

KPK Belum Terima Pemintaan dari Pansus Angket Haji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka untuk diminta informasi sekaligus bekerja sama dengan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR dalam menyelidiki berbagai persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan haji 2024.

"KPK terbuka dan siap jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan, Rabu (11/9).

Namun demikian, kata Tessa, hingga saat ini KPK belum menerima surat permintaan pengawalan dari Pansus.


"Kalau sepanjang pengetahuan saya sampai dengan saat ini belum ada permintaan resmi, dan KPK masih menunggu surat resmi dari DPR," pungkas Tessa.

Diketahui, DPR membentuk Pansus Haji untuk menyelidiki persoalan yang timbul di musim haji 2024 yang kurang maksimal. Salah satunya terkait kuota haji yang diduga diselewengkan.

Pansus terus berjalan dengan menggelar rapat dengan sejumlah pihak. Selain menggelar rapat, Pansus Haji juga sempat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Kemenag pada Rabu 4 September lalu.

Terbaru, Pansus mengancam akan memanggil paksa Menteri Agama karena sudah dua kali mangkir pemeriksaan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya