Berita

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi/Net

Bisnis

Empat Usulan Menhub untuk Turunkan Harga Avtur

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penurunan harga tiket pesawat tidak bisa dilakukan secara instan. 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan,  perlu proses yang matang serta koordinasi antarkementerian untuk menurunkan harga tiket.

Ia kemudian mengusulkan beberapa langkah  untuk menurunkan harga tiket pesawat.


Di antaranya adalah; bahan bakar pesawat yakni avtur, dikelola secara multiprovider, tidak boleh dimonopoli. 

"Avtur itu dirapatkan juga seharusnya tidak boleh monopoli, dan kita mendasarkan dari yang namanya rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu multiprovider. Jadi ada beberapa provider yang lakukan," ujar Budi di Kompleks DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (11/9).

Selain pengelolaan avtur oleh beberapa provider, Budi juga mengungkapkan upaya lain untuk menurunkan harga tiket. 

"Kalau tiket sebenarnya secara struktur kita tidak bisa ngambil angka begitu saja. Prosesnya harus dilakukan. Ada empat yang saya sampaikan dalam usulan pada saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pertama, pajak-pajak berkaitan dengan suku cadang, itu prinsipnya sudah disetujui dan sedang dilakukan upaya perbaikan di Kementerian Keuangan," kata Budi Karya Sumadi

Usulan selanjutnya, kata Budi, berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN). Budi mengatakan, di negara  lain itu tidak ada PPN.

"Namun demikian dalam diskusi kami dengan Menteri Keuangan, kami mengerti bahwa apabila PPN itu dihilangkan, maka ada PPN yang lain juga harus dihilangkan. Jadi memang dilematis untuk hal PPN itu," ungkapnya.

Kemudian ada juga usulan untuk me-review cost-cost yang lain. Namun begitu, Budi  masih menunggu keputusan selanjutnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya