Gugatan Kader PDIP untuk Lengserkan Megawati

Gugatan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, diduga sebagai langkah untuk menurunkan Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menuturkan, fenomena PDIP digugat kader lantaran ada friksi di internal, sehingga membuka peluang adanya keinginan pergantian kepemimpinan.

"Menurut saya ini murni dinamika internal yang memiliki beberapa efek politik," ujar Subiran kepada RMOL, Senin (9/9).

Menurutnya, tuntutan kader yang menyebut masa kepemimpinan Megawati sudah habis sehingga tak bisa mengesahkan pengusungan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, merupakan alasan yang logis.

Sehingga, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini, ada kemungkinan munculnya tuntutan penyelenggaraan Kongres PDIP, agar Megawati dapat digantikan oleh sosok lain.

"Atau bisa jadi ini sebagai ajang konsolidasi internal untuk segera melakukan kongres," tutur magister Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut.

"Ada pesan politik di internal PDIP bahwa ada faksi politik lain yang menghendaki pergantian ketua umum selain Megawati," tandasnya.