Berita

Menteri Hak Asasi Manusia Silvio Almeida dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Planalto di Brasilia, Brasil, 23 November 2023/Reuters

Dunia

Menteri HAM Brasil Dipecat Usai Terjerat Skandal Seks

MINGGU, 08 SEPTEMBER 2024 | 10:00 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemecatan dilakukan terhadap Menteri Hak Asasi Manusia Brasil Silvio Almeida, menyusul dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap sejumlah perempuan termasuk rekan kerjanya.

Skandal tersebut memantik kemarahan besar di Brasil dan merupakan kasus pidana pertama yang melibatkan pejabat di bawah Presiden Brasil, Lula da Silva.

Dalam sebuah pernyataan, Lula mengumumkan keputusannya untuk mencopot Almeida dari jabatan menteri karena kasus tersebut.


"Mengingat tuduhan berat terhadap menteri Silvio Almeida dan setelah memanggilnya untuk berbincang. Presiden Lula memutuskan untuk mencopot kepala kementerian hak asasi manusia dan kewarganegaraan," ungkapnya, seperti dimuat AFP pada Minggu (8/9).

Di sisi lain, Almeida menyambut pemecatan tersebut karena menurutnya keputusan itu bisa digunakan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

"Saya meminta Presiden Lula untuk memecat saya. Itu akan memberi saya kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahan saya dan pulih dari ini," ujarnya.

Situs berita Metropoles melaporkan bahwa asosiasi perempuan Me Too Brasil telah menerima pengaduan terhadap Almeida dari beberapa perempuan, termasuk rekan kerjanya Menteri Kesetaraan Ras Anielle Franco.

Dikatakan bahwa para korban Almeida telah menerima dukungan psikologis dan hukum.

Polisi federal mengklaim telah menyelidiki kasus tersebut dan komisi etik presiden juga telah meluncurkan penyelidikan.

Situs berita UOL menerbitkan kisah salah satu korban Almeida, seorang profesor universitas yang mengatakan menteri HAM itu meraba-raba dirinya saat makan pada tahun 2019, di depan sekitar 15 orang.

“Ada banyak orang, saya mengenakan rok dan saya ingat tangannya di bagian pribadi saya. Saya merasa malu," ujarnya.

Istri Almeida, Edneia Carvalho menggambarkan tuduhan terhadap suaminya tidak masuk akal dan tidak adil.

Meskipun ini merupakan skandal pertama yang melibatkan dugaan pelecehan seksual oleh anggota pemerintahan Lula, ini bukan pertama kalinya salah satu menterinya dituduh melakukan kejahatan.

Pada bulan Juni, polisi federal mendesak agar Menteri Komunikasi Juscelino Filho didakwa dengan tuduhan korupsi dan bersekutu dengan penjahat.

Filho membantah tuduhan tersebut dan sejauh ini tetap mempertahankan jabatannya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya