Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor M. Din Syamsuddin/Net
Peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa diabaikan. Sejak sebelum kemerdekaan, banyak perlawanan terhadap penjajah Belanda yang dipimpin oleh para ulama dan tokoh agama dari berbagai wilayah, seperti Aceh hingga Ternate dan Tidore.
Ulama juga turut mendorong pergerakan kebangsaan melalui organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan Nahdlatul Ulama.
Demikian disampaikan Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor M. Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9).
Din Syamsuddin mengulas sejarah peran ulama dalam Proklamasi Kemerdekaan RI. Salah satunya adalah saran KH Abdul Mukti, seorang ulama Muhammadiyah dari Madiun, yang menyarankan Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Ramadhan.
Proklamasi pun terjadi pada 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan 9 Ramadhan 1367 H, hari Jumat.
“Juga warna Bendera Indonesia Merah Putih adalah atas usul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Pendiri Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Lambang Negara Garuda adalah atas usul Sultan Hamid II dari Pontianak,” kata Din.
Din juga mengingatkan pentingnya Resolusi Jihad KH. Hasyim Asyari dalam mendorong perlawanan terhadap agresi Sekutu di Surabaya pada tahun 1947 dan peran Jenderal Sudirman, seorang tokoh Pandu Hizbul Wathan Muhammadiyah, dalam memimpin perang gerilya.
Jasa 73 Kesultanan Islam dari Aceh hingga Ternate/Tidore yang menyerahkan kekuasaan politiknya kepada Republik Indonesia juga tidak boleh dilupakan.
“Itu hanya sekelumit fakta sejarah. Maka, mengutip Bung Karno, Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan sejarah), dan juga mengutip usulan Dr. Hidayat Nur Wahid, Jas Hijau (Jangan Sekali-kali Hapus Jasa Ulama),” tegasnya.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga memperingatkan agar tidak ada rezim penguasa di Indonesia yang mengabaikan nilai-nilai agama dengan sikap Islamofobia melalui kebijakan atau keputusan yang diam-diam menyingkirkan agama.
“Sikap demikian, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.
