Ridwan Kamil Ngide Bangun Rumah di Atas Stasiun dan Pasar, Hensat: Untuk Siapa?

Ide bakal cagub Jakarta Ridwan Kamil yang menawarkan pembangunan rumah di atas stasiun dan pasar jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta nanti dipertanyakan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat).

Hensat menyebut, ide bombastis seperti itu memang layak diutarakan untuk menarik perhatian sekaligus berkenalan dengan warga Jakarta. Namun, Hensat menilai, ide bombastis tersebut juga harus realistis dan jelas peruntukannya.

"Pertanyaan terbesarnya itu rumah-rumah nantinya untuk siapa? Karena kalau hanya melaksanakan saja ide pembangunan rumah itu sudah bukan hal baru," kata Hensat dalam keterangannya, Jumat (6/9).

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengatakan, RK harus lebih detil menjelaskan ide membangun rumah tersebut, termasuk peruntukannya untuk siapa.

Sebab, kata Hensat, pemilih Jakarta cenderung rasional dan kritis terhadap program-program yang ditawarkan Gubernurnya.

"Warga Jakarta ini sadis, maunya banyak dan saking rasional, warga Jakarta bisa ketawa sama program dari calon gubernur yang dianggap tidak realistis, misal mengurangi kemacetan, itu caranya bagaimana? Perbaikan transportasi, perbanyak jalan, atau perbanyak libur?," kata Hensat.

"Terutama soal perumahan, itu juga hal penting, jika RK menawarkan solusi itu, pertanyaan warga Jakarta akan banyak, seperti sewa dan siapa yang boleh tinggal di sana, itu pertanyaan simpel tapi harus di jawab," sambungnya.

Ridwan Kamil menjanjikan sejumlah program tempat tinggal untuk warga Jakarta di atas stasiun hingga pasar.

RK mengatakan, wacana ini selaras dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memintanya mengatasi masalah perumahan di tengah kota.

"Salah satu gagasan dan arahan Pak Prabowo adalah Jakarta tolong membuat perumahan di tengah kota tapi tanahnya habis, maka nanti coba upayakan membangun di atas pasar-pasar Jakarta," kata RK.

Ada pun Prabowo Subianto juga akan membentuk Kementerian Perumahan untuk mengatasi masalah perumahan.

Bahkan, Prabowo juga sudah menganggarkan kementerian tersebut hingga Rp50 triliun.