Berita

Aksi yang digelar Komite Aksi Awami Gilgit-Baltistan menentang penyalahgunaan UU Antiterorisme dan UU Kejahatan Dunia Maya./The Dawn

Dunia

Aktivis Gilgit-Balistan Lawan Penyalahgunaan UU Antitrorisme

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2024 | 03:40 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Komite Aksi Awami Gilgit-Baltistan menentang penyalahgunaan UU Antiterorisme dan UU Kejahatan Dunia Maya untuk membungkam suara rakyat terhadap ketidakadilan di wilayah tersebut.

Unjuk rasa yang dilakukan pada Senin (2/9) itu dipimpin Ketua Komite Aksi Awami GB Advokat Ehsan Ali, presiden divisi Baltistan Najaf Ali dan para pemimpin senior Baba Jan dan Mumtaz Nagri.

Para peserta unjuk rasa berbaris di jJalan River View dan berkumpul di Central Press Club of Gilgit tempat para pemimpin komite memberikan pidato kepada para peserta unjuk rasa.


Berbicara pada kesempatan tersebut, para pemimpin komite mengatakan bahwa Undang-Undang Antiterorisme dan undang-undang kejahatan dunia maya disalahgunakan oleh pemerintah di wilayah tersebut. 

Mereka mengatakan bahwa kasus-kasus palsu telah didaftarkan terhadap para pekerja politik dan pejabat Komite Aksi Awami GB berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme dan undang-undang kejahatan dunia maya untuk membungkam suara mereka yang menyuarakan hak-hak rakyat.

Pemerintah GB baru-baru ini memasukkan nama ketua Komite Aksi Awami dan yang lainnya dalam Jadwal Keempat.

Najaf Ali, presiden Komite Aksi Awami divisi Baltistan, mengatakan bahwa mereka telah menuntut hak-hak dasar penduduk setempat, penyediaan listrik yang tidak terputus, dan hak penduduk setempat untuk memiliki tanah setempat.

Ia mengatakan bahwa alih-alih menyelesaikan masalah publik, Badan Investigasi Federal telah mulai mendaftarkan kasus-kasus palsu terhadap penduduk setempat.

Para pembicara mengatakan bahwa pemilihan badan lokal tidak pernah diadakan di daerah tersebut selama dua dekade terakhir dan "perampasan tanah dan penerbitan izin eksplorasi mineral kepada warga non-lokal terus berlanjut di daerah tersebut".

Para pengunjuk rasa dengan suara bulat meloloskan resolusi yang menuntut pencabutan pemberitahuan kejahatan dunia maya yang dikeluarkan untuk pekerja politik. Resolusi tersebut juga menuntut pemerintah untuk membatalkan kasus-kasus ilegal yang didaftarkan terhadap para pejabat Komite Aksi GB Awami.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya